REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany mengkhawatirkan kisruh Initial Public Offering (IPO) PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dapat menggangu iklim investasi dan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Pasalnya, ia tidak menginginkan adanya kesan anti investor asing di pasar modal dalam negeri.

"Kita seharusnya membuat situasi yang lebih baik, jangan sampai Indonesia dilihat pihak luar selalu ribut terus. Nanti mereka tidak berani masuk ke Indonesia, baik investor saham maupun direct investment. Kelihatannya nanti kita anti asing, padahal kita sudah global," kata Fuad saat ditemui dalam acara Investor Summit and Capital Market 2010 di Jakarta, Kamis (11/11).

Dia meminta kepada pihak yang tidak setuju akan pelaksanaan IPO KRAS, agar bisa menahan diri. Fuad menyarankan kepada mereka agar tidak berbicara yang berbau provokatif. Bahkan, ia meminta wartawan agar tidak mudah diprovokasi pihak-pihat tertentu. "Jangan diprovokasi, kita harus bertanggung jawab, baik masyarakat maupun pemerintah. Saya himbau semua pihak untuk menahan diri. Kalau bicara itu jangan yang provokatif," imbuhnya.

Fuad juga berharap kisruh IPO KRAS ini tidak akan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan kepada investor, sehingga bisa mengganggu rencana penerbitan saham baru (right issue) Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri. Termasuk juga rencana go public Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya kemudian hari.

"Mudah-mudahan tidak terganggu, makanya kita sama-sama menjaga situasi yang lebih kondusif. Menteri BUMN sudah clear-kan persoalan (IPO KRAS).  Jangan sampai timbulkan kekhawatiran. Karena kalau setiap masuk pasar modal terjadi hiruk pikuk dipersoalkan dan ada yang distrosi. Itu tidak menguntungkan negara kita, kita butuh iklim investasi yang kondusif," papar Fuad.

Dia menjelaskan, jika ada pihak-pihak yang tidak setuju BUMN strategis di-IPO-kan, maka mereka bisa mengadakan forum di parlemen. Jadi, tegas Fuad, bukan di forum pasar modal. "Pihak yang tidak setuju BUMN strategis di-IPO, bukan di forum pasar modal. Tapi itu lewat forum di parlemen," lugasnya.

Sebelumnya, salah satu ekonom yang menggugat pelaksanaan IPO KRAS, Hendri Saparini, menyatakan class-action atau gugatan disampaikan supaya pemerintah melakukan transparansi. Dengan begitu, ia berharap kisruh IPO produsen baja pelat merah ini tidak menjadi skandal besar seperti kasus Bank Century beberapa waktu lalu.

"Goal atau tujuan dari clash-action ini supaya pemerintah membuka (transparansi) IPO KS. Masalah KS ini seperti anak (gunung) Krakatau yang asapnya keluar. Takutnya ini lebih besar dari kasus Bank Century," kata Hendri.

Selain Hendri, ke-12 ekonom yang menggugat IPO KS adalah Adler Manurung, ahli ekonomi Sri Edi Swasono, Kwik Kian Gie, Adhie Massardi, Sumarno M, Rushadi, A Razak L, Ichsanudin Noorsy, William RL Tobing, Erwin Ramedhan, dan Fahmi Radi. Mereka menggugat lewat surat gugatan bernomor 500/PDT/2010/PN Jakpus, dimana gugatan diajukan pada Jumat (5/11) kemarin pukul 15.30 WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika