REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPR mengingatkan Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan, mempertahankan stabilitas ekonomi makro, dan stabilitas moneter. Masalah suku bunga kredit menjadi salah satu penekanan di sisi kebijakan moneter.
‘’APBN 2011 sudah mulai dibahas Mei 2010. Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah disepakati bahwa tema rencana kerja Pemerintah untuk 2011 adalah percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat dan daerah,’’ papar Ketua DPR Marzuki Alie, dalam pidato pembukaan masa sidang, sebelum pembacaan nota keuangan oleh Presiden, Senin (16/8). Pembahasan bersama Pemerintah dan BI, tambah dia, disepakati 11 prioritas nasional dan tiga prioritas lainnya.
Sebelas prioritas nasional adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, serta iklim investasi dan iklim usaha, energi, serat lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Kemdian daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca koflik. Terakhir, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi tekonologi.
Tiga prioritas lainnya adalah bidang politik, hukum, dan keamanan. Lalu perekonomian. Terakhir, kesejahteraan rakyat. Selain menetapkan prioritas tersebut, kata Marzuki, telah dicapai pula kesepakatan mengenai asumsi makro dan pokok kebijakan fiskal 2011.
Asumsi dasar yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 6,1-6,4 persen, inflasi 4,9-5,3 persen , dan nilai tukar rupiah Rp 9.100- Rp 9.400 per dolar Amerika. Kemudian suku bunga sertifikat BI (SBI) tenor tiga bulan di level 6,2-6,5 persen, produksi minyak bumi (lifting) 960 ribu – 975 ribu barel per hari, dan harga patokan minyak bumi 75-90 dolar Amerika per barel.
Sasaran pembangunan 2011, sebut Marzuki, adalah laju pertumbuhan ekonomi (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), dan memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui program perlindungan rakyat miskin (pro poor).
Dalam bagian itu, Marzuki menegaskan DPR senantiasa mengingatkan Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan, mempertahankan stabilitas makro, dan stabilitas moneter. Marzuki mengatakan DPR menilai kebijakan moneter melalui instrumen suku bunga perbankan masih efektif menjaga tingkat inflasi rendah. ‘’Tapi BI juga perlu mendinamisasi suku bunga perbankan agar dapat menggerakkan sektor riil, termasuk mengendalikan suku bunga yang diterapkan perbankan nasional dalam memberikan fasilitas pinjaman,’’ tegas dia.