REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah harus memiliki kehendak politik yang kuat agar bisa memenangkan perundingan kepemilikan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan Jepang. Demikian pendapat peneliti Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

Menurutnya, penting bagi pemerintah konsisten memegang komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat dalam kasus Inalum. ''HPP (Harga Pokok Produksi) listrik produksi PLTA Asahan kurang dari Rp 100, sementara HPP PLN rata-rata Rp 1.250. Dengan kata lain, kita menyubsidi Rp 1.150 untuk listrik Inalum. Jika dihitung, mencapai Rp 5 triliun dalam setahun,'' ungkapnya ketika dihubungi Republika, Jumat (2/7).

Karenanya, Marwan berpendapat, setidaknya mayoritas kepemilikan Inalum harus dikuasai pemerintah agar bisa memaksimalkan potensinya bagi kemakmuran rakyat. Untuk pengelolaannya, pemerintah bisa menasionalisasi Inalum atau membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru.

Menurut Marwan, sudah semestinya pemerintah bersikap lebih konsisten terhadap Jepang mengingat selama 30 tahun pengelolaan Inalum, banyak praktek penyimpangan yang terjadi di perusahaan patungan Jepang-Indonesia itu. Dia menengarai, terdapat tekanan-tekanan politis yang kuat agar Jepang tetap memegang saham di Inalum.

''Selama ini kita dibohongi, saat pembangunannya di-mark up. Dalam pengelolaannya banyak penyelewengan. Sementara, dalam menjual alumuniumnya ke Jepang, harganya direndah-rendahkan, sehingga terjadi //transfer pricing//,'' paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika