REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengungkapkan pemerintah sampai dengan kini masih memiliki dua opsi terkait dengan pengelolaan PT Inalum. Namun kedua opsi tersebut dinilai tetap akan menguntungkan bagi Indonesia.

Menurut Hatta, opsi pertama yakni seluruh pengelolaan di kelola oleh pemerintah Indonesia melalui BUMN. Artinya kontrak kerja sama dengan Jepang tidak lagi diperpanjang. Kedua, pemerintah dengan Jepang tetap melakukan kerja sama. Hanya saja dengan opsi-opsi yang jauh lebih menguntungkan. ''Misalkan soal share-nya mayoritas di Indonesia, kemudian peningkataan kapasitas produksi dan penambahan pembangkit,'' jelasnya di Jakarta,  Kamis (10/6).

Sebagaimana diketahui, Jepang dengan 12 perusahaan swastanya memiliki mayoritas saham Inalum, yakni sebesar 59 persen. Sementara Indonesia hanya 41 persen. ''Tentu kalau kita ambil opsi kerja sama share kita harus lebih besar,'' ucapnya.

Menurut Hatta, kedua pihak baik Indonesia atau pun Jepang kini sudah harus mengajukan proposal ke Otoritas Asahan.  Proposal itu disiapkan melalui tim teknis masing-masing. Dari pemerintah sendiri usulan kajian teknis itu dapat terus dipertajam. Jika perlu ada tim independen untuk menilai keseluruhan aset. Karena masalah serah terima aset pada 2013, seperti pembangkit listrik 604 megawatt otomatis menjadi milik Indonesia.

''Dan kita mau membayar kompensasi sesuai dengan nilai buku pada 2013 tersebut. Nilai bukunya ini yang harus dicermati berapa jangan sampai terlalu tinggi, harus wajar betul dan ini harus betul penilaian yang independen,'' jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika