REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menegaskan sikapnya yang akan memperjuangan pengalihan saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) untuk sepenuhnya dikelola Indonesia. Beberapa perusahaan BUMN telah dipersiapkan untuk mengelola PT Inalum di antaranya PT Aneka Tambang tbk dan PT Krakatau Steel.

Meski demikian sepenuhnya keputusan tersebut berada ditangan Presiden. ''Kita sudah mengajukan proposal ke otoritas asahan dan kita harapkan 100 persen dapat dikelola oleh pemerintah melalui BUMN,'' jelas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abu Bakar, usai Rapat Terbatas Menteri-Menteri Perkonomian, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/6).

Mustafa mengakui sampai kini belum menentukan BUMN mana yang nantinya akan mengelola perusahaan tersebut. Namun selama ini sudah ada BUMN yang mulai dilibatkan dalam pembicaraan, seperti PT Aneka Tambang. ''Ke depan kita harapkan dikelola oleh BUMN, apakah BUMN diwakilkan oleh satu perusahaan atau dua perusahaan. Tentu yang terpenting adalah untuk kepentingan nasional,'' katanya.

Adapun soal dana yang dibutuhkan untuk pengambilan seluruh saham, Mustafa belum mau menyebutkannya. Namun dia meyakinkan BUMN memiliki anggaran yang cukup untuk hal tersebut. ''Ini sepenuhnya koorporasi, tidak menggunakan APBN,'' jaminnya.

Mustafa menambahkan jika BUMN berhasil mengambil alih semuanya, maka produksi dari PT Inalum akan dipergunakan terlebih dahulu bagi kebutuhan dalam negeri. Kemudian sisanya baru akan diekspor keluar. "Pasar kita kan cukup besar, tentu kita akan utamakan untuk domestik terlebih dahulu," ujarnya.

Inalum didirikan di Jakarta 6 Januari 1976 berdasarkan perjanjian yang diteken 7 Juli 1975 di Tokyo. Pemerintah saat itu meneken perjanjian dengan 12 perusahaan swasta Jepang. Mereka adalah Sumitomo Chemical Company Ltd, Sumitomo Shoji Kaisha Ltd, Nippon Light Metal Company Ltd, C Itoh & Co Ltd, dan Nissho Iwai Co Ltd. Selain itu, Nichimen Co Ltd, Showa Denko KK, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, dan Mitsui Aluminium Co Ltd.

Sebanyak 41 persen saham Inalum dimiliki Indonesia, sisanya 59 persen milik Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan 12 perusahaan yang meneken kesepakatan. Kontrak Inalum di Sumatra Utara ini akan berakhir pada 2013. Sesuai ketentuan yang diteken dalam perjanjian, tiga tahun sebelum masa kontrak berbentuk build, operate, and transfer (BOT) itu berakhir, semua pembayaran utang harus lunas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika