Senin 01 Dec 2025 15:58 WIB

Impor Beras Januari–Oktober 2025 Tembus 364 Ribu Ton, BPS Beberkan Negara Asal

Pemerintah menegaskan stok nasional aman tanpa tambahan pasokan luar negeri.

Rep: Eva Rianti/ Red: Friska Yolandha
Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/5/2024). Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton.
Foto: ANTARA FOTO/Yudi Manar
Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/5/2024). Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan data impor komoditas beras yang menunjukkan masih tingginya permintaan beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Tercatat pada Januari–Oktober 2025, jumlah impor beras mencapai sekitar 364 ribu ton.

“Pada Oktober 2025, impor beras mencapai 40,7 ribu ton dengan nilai 19,1 juta dolar AS. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, impor beras mencapai 364,3 ribu ton dengan nilai 178,5 juta dolar AS,” ungkap Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Baca Juga

Pudji menerangkan impor komoditas beras diperoleh dari berbagai negara, terutama negara Asia Tenggara/ASEAN seperti Thailand dan Myanmar.

“Negara asal utama impor beras sepanjang Januari–Oktober 2025 adalah Myanmar, Thailand, dan India,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah terus menggemborkan semangat swasembada pangan sebagai upaya menciptakan kedaulatan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor satu liter pun tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

“Satu liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” kata Amran seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement