REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan, proposal bisnis yang diajukan koperasi desa (kopdes) kepada Bank Himbara mencakup biaya pembangunan gudang sebagai tempat pengumpulan hasil produksi masyarakat.
Menurut Ferry, hal tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo dalam pertemuan yang diikutinya sebelum menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (15/9/2025).
"Kita diminta agar dalam proposal bisnis yang diajukan koperasi desa kepada Bank Himbara, selain fungsi koperasi desa untuk menyalurkan atau menjual barang-barang seperti gas LPG 3 kilogram, minyak, gula, dan lain sebagainya, juga diminta untuk segera mengajukan gudang-gudang yang akan digunakan sebagai offtaker dari hasil produksi masyarakat desa," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR.
Ia menambahkan, dari plafon pembiayaan masing-masing Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp3 miliar, sebagian alokasi harus digunakan untuk pembangunan gudang.
"Pokoknya plafonnya Rp3 miliar. Nanti di dalam Rp3 miliar itu ada yang digunakan untuk modal kerja dan ada yang digunakan untuk investasi berupa pembangunan gudang," kata Ferry.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun kepada Bank Himbara, dan sebagian dapat dimanfaatkan untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Zulhas menjelaskan, sebagian dana tersebut dapat digunakan sebagai modal bagi 16.000 kopdes yang sudah siap beroperasi.
"Sebagian, nggak semuanya ya. Sebagian paling nggak untuk 16.000 kopdes kita minta. 16.000 yang sudah siap," ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Etape II Kopdes di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan yang sama, Ferry menegaskan, setiap kopdes memiliki plafon pinjaman hingga Rp3 miliar. Ia menyebut sekitar 1.064 kopdes yang sudah memenuhi persyaratan dan kelengkapan kelembagaan dapat mencairkan dananya.
"Yang 1.000 kopdes, ada sekitar Rp 1 triliun hari ini sudah bisa dicairkan. Selanjutnya akan berlanjut sambil menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru. Sebanyak 16.000 Kopdes Merah Putih sudah bisa dibantu pencairannya menggunakan dana ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika