REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Situasi ritel nasional masih terkendali. Hampir seluruh toko beroperasi normal di tengah meningkatnya tensi politik dan sosial.

Sekjen Hippindo, Haryanto, menyatakan pihaknya meminta pemerintah memastikan keamanan publik agar aktivitas ekonomi tidak terganggu. “Hippindo mengimbau pemerintah untuk menjamin keamanan publik, agar warga dan pelaku usaha bisa beraktifitas kembali dan jalur distribusi berjalan lancar sehingga tidak menyebabkan kelangkaan stok di pasar yang nantinya bisa menyebabkan panic buying,” kata Haryanto kepada Republika, Ahad (31/8/2025).

Ia menegaskan, distribusi yang terjaga akan mencegah terjadinya kelangkaan barang di pasar. Kelangkaan berisiko menimbulkan kepanikan masyarakat, terutama di kota-kota besar.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai risiko panic buying juga perlu diwaspadai pemerintah di tengah gelombang demonstrasi. Ia memperingatkan aksi kepanikan masyarakat bisa terjadi di kota besar, terutama Jakarta sebagai episentrum unjuk rasa.

Huda memperkirakan kerugian ekonomi akibat demo tiga hari terakhir di Jabodetabek mencapai Rp8–9 triliun. Perhitungannya mengacu pada kontribusi sektor jasa yang mencapai sekitar Rp9.900 triliun per tahun atau 45 persen dari perekonomian nasional.

“Jika tiga hari dan yang terkena dampak 10 persen saja, maka kerugian bisa mencapai Rp8-9 triliun secara ekonomi makro. Tentu ini kerugian yang diakibatkan inkompetensi pemerintah dalam mengatasi demo dalam tiga hari terakhir,” lanjut Huda.

Ia menambahkan, efek berantai akan menekan daya beli masyarakat, mengurangi investasi, dan memangkas penerimaan pajak. “Daya beli masyarakat bisa turun akibat inkompetensi pemerintah dalam menghadapi gelombang protes ini,” ujar Huda.

“Ekonomi kita pasti akan terganggu. Orang akan menahan konsumsi akibat ekonomi di masa mendatang semakin tidak pasti. Kepatuhan pajak akan menurun drastis,” kata Huda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika