REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai gelombang aksi demonstrasi bentuk akumulasi keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang semakin sulit. Huda menyebut hal ini menepis tudingan aksi tersebut digerakkan kepentingan asing.
"Terkait dengan kepentingan asing, saya rasa tidak benar karena gerakan ini muncul akibat rakyat yang marah dan resah terhadap kondisi ekonomi mereka. Mereka semakin sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan pendapatan. Ketika sudah memuncak, maka terjadilah aksi seperti kemarin," ujar Huda kepada Republika pada Ahad (31/8/2025).
Huda menyampaikan situasi Indonesia saat ini kian mengkhawatirkan dengan berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Menurut Huda, publik dalam beberapa hari terakhir justru disuguhi perilaku pejabat yang minim etika.
"Indonesia bukan hanya semakin gelap, tapi sudah gelap gulita terutama dalam beberapa hari terakhir, publik disuguhi minim etikanya pejabat, mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR hingga kenaikan program prioritas Prabowo tanpa memperhatikan masyarakat kelas bawah," lanjut Huda.
Huda menilai munculnya aksi demonstrasi merupakan reaksi wajar atas ketidakpuasan rakyat terhadap tatanan bernegara. Huda menyebut puncak dari ketegangan itu terjadi ketika masyarakat menuntut perbaikan menyeluruh, namun justru diwarnai tindakan represif aparat.
"Saya sampaikan duka mendalam atas meninggalnya driver ojek online yang ditabrak polisi. Polisi sudah membunuh keluarga yang dihidupi driver ojek online tersebut. Harus ada tuntutan reformasi total Polri karena kejadian ini semakin sering terlihat secara kasat mata," sambung Huda.
Huda mengingatkan pemerintah terkait kondisi saat ini yang timbul dari kondisi masyarakat yang tengah kesulitan, namun BPS justru menyebut hal yang sebaliknya. Huda mengatakan rkonomi masyarakat tengah terpuruk dengan semakin banyak PHK, harga barang semakin melejit, dan berbagai indikator lainnya.
"Pengaburan fakta oleh pemerintah yang bisa menimbulkan bom waktu yang bisa meledak, bukan oleh pemerintah, tapi oleh rakyat yahg marah," kata Huda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika