REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pentingnya fleksibilitas anggaran negara untuk menghadapi gejolak harga pangan yang dipicu oleh konflik global dan cuaca ekstrem. Pemerintah, kata dia, secara agresif menyalurkan belanja negara untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat dari tekanan inflasi.
“Belanja yang responsif dan fleksibel bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tekanan inflasi akibat harga pangan dan ketidakpastian global,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia. Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus dijalankan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok.
Namun demikian, anggota Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menilai anggaran pangan juga harus diarahkan pada akar persoalan, terutama sektor produksi dan perlindungan petani. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada sisi distribusi dan stabilisasi harga, tetapi juga memperkuat dukungan kepada pelaku utama di sektor pertanian.
“Prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindaklah supaya ada efek jera,” ujar Titiek, menanggapi temuan praktik beras oplosan.
Ia menyatakan, kasus semacam itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. “Kita ini sedang ingin swasembada, ingin memperkuat urusan pangan. Harus kita jaga bersama-sama agar semuanya tertib,” kata Titiek.
Titiek menegaskan, Komisi IV DPR RI akan meminta klarifikasi dari Kementerian Pertanian dalam rapat kerja berikutnya. “Pasti nanti besok ditanyain sama kita,” ujarnya.
DPR juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap alokasi dan realisasi anggaran pangan. Menurut DPR, belanja negara untuk sektor pangan tidak boleh berhenti di atas kertas dan harus menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika