REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan dana serta anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 350 ribu unit rumah subsidi sudah tersedia. Tambahan anggaran FLPP diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah bersubsidi yang berkualitas dan dibangun oleh pengembang dengan harga serta angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terjangkau dan tetap selama masa tenor.
"Saya sudah dapat dukungan 100 persen dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta DPR terkait anggaran FLPP untuk 350 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat. Dananya sudah ada, programnya sudah ada," ujar Ara di Jakarta, dikutip Rabu (28/5/2025).
Menurut Menteri PKP, keberadaan FLPP merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu MBR dalam memiliki rumah subsidi yang layak huni, berkualitas, serta memiliki angsuran KPR yang terjangkau.
FLPP yang menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah, kata Ara, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mulai dari pekerja konstruksi hingga sektor usaha kecil seperti warung makan.
"Dalam pembangunan rumah, rata-rata terdapat lima orang pekerja konstruksi. Jadi, 350 ribu rumah subsidi ini berpotensi menyerap 1,7 juta orang pekerja. Belum lagi supir, kernet, serta usaha warung makan yang tentunya akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.
Diketahui, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah merealisasikan penyaluran FLPP pada kuartal I 2025 sebanyak 53.874 unit. Jumlah ini naik 1.173,92 persen dibandingkan pencapaian kuartal I 2024 yang hanya 4.229 unit rumah.
Menurut Ara, capaian FLPP ini menjadi yang tertinggi untuk masyarakat dan membuktikan bahwa pemerintah memiliki Program 3 Juta Rumah yang mendukung rakyat serta mampu meningkatkan kesejahteraan.
"Tentu ini kabar baik bagi para pengembang perumahan. Pertanyaannya, apakah mereka sudah siap dengan ketersediaan rumahnya atau belum?" pungkasnya.