Mengapa demikian? Sri Mulyani menjelaskan APBN 2025 didesain dengan defisit mencapai Rp 616,2 triliun. Ini memang dirancang untuk melakukan counter-cyclical mendukung pemulihan ekonomi. Kemudian membuat akselerasi program-program pembangunan nasional agar tetap terukur.

"Secara postur, defisit pada 31 Maret adalah Rp 104,2 triliun. Sekali lagi APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp 616,2 triliun. Ini sudah disepakati dengan DPR dan menjadi Undang-Undang," kata Menkeu, dalam konferensi pers APBN KiTa, di kantornya, di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Sri Mulyani menerangkan, jadi defisit Rp 104,2 triliun itu masih 16,9 persen dari target defisit tahun ini. Ia membandingkan dengan beberapa statistik. Dimulai dari pendapatan negara telah mencapai 17,2 persen dari target. Kemudian belanja negara 17,1 persen dari target.

Berikutnya, defisit dari total postur 16,9 persen dari target. Semuanya bergerak hampir sama. Menkeu kembali memberikan gambaran situasi keuangan agar tidak diterjemahkan menjadi alarm bahaya.

Rp 104,2 trilun defisit ini artinya 0,43 persen dari PDB. APBN 2025 didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun, artinya 2,53 persen dari PDB. Sri Mulyani meminta awak media menuliskan semuanya dengan lengkap.

"Saya ulang sekali lagi, kepada teman-teman media kalau bikin beritanya. Saya berdoa dan saya berharap moga-moga lengkap. Yaitu defisit 0,43 persen Rp 104,2 triliun bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran, karena masih di dalam desain APBN awal," ujarnya.

Menkeu mengatakan posisi APBN per 31 Maret 2025, dari sisi keseimbangan primer, positif atau surplus Rp 17,5 triliun. Srimul menegaskan, posisi ini cukup baik. Pemerintah akan tetap menjaganya sesuai amanat Undang-Undang/62/2024. Berdasarkan UU tersebut, APBN 2025 didesain dengan keseimbangan primer Rp 63,3 triliun. 

"Jadi kalau masih positif, ini hal yang bagus.Tapi nanti kalau defisit jangan panik, karena memang desainnya adalah defisit primary balance Rp 63,3 triliun dan defisit total postur Rp 616 triliun," kata Menkeu Sri Mulyani.