REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menargetkan penanaman 250 ribu hektare padi sepanjang April 2025. Tahun ini, Provinsi Jateng diberi target produksi padi 11 juta ton oleh pemerintah pusat.
"April ini targetnya (tanam) 250 ribu hektare, hari ini sudah 156 ribu hektare. Targetnya April sudah terpenuhi," kata Luthfi, Kamis (24/4/2025).
Menjelang musim kemarau, Luthfi mendorong para bupati/wali kota di Jateng agar menggenjot target luasan penanaman padi. Hal itu agar target produksi padi sebanyak 11 juta ton tahun ini bisa tercapai.
"Kami sudah rakor dengan bupati dan wali kota. Daerah-daerah pertanian yang masuk lumbung pangan nasional dan terancam kekeringan akan mendapat prioritas pengairan," ujar Luthfi.
Menurut Luthfi, sejauh ini produksi padi di Jateng sudah mencapai 4,9 juta ton. Dia optimistis target 11 juta ton dapat dicapai.
Selama empat tahun terakhir, hasil produksi padi dan beras di Jateng konsisten mengalami penurunan. Jateng diketahui merupakan salah satu provinsi penyumbang produksi padi terbesar nasional.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, angka produksi padi di Jateng dari 2021 hingga 2024 secara berturut-turut adalah 9.618.657 ton, 9.356.445 ton, 9.084.108 ton, dan 8.891.297 ton. Sementara angka produksi beras di Jateng dengan rentang periode yang sama yakni 5.531.297 ton (2021), 5.380.510 ton (2022), 5.223.899 ton (2023), dan 5.113.022 ton (2024).
Bulan lalu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyoroti alih fungsi lahan pertanian yang terjadi cukup masif di Pulau Jawa, terutama di Jateng. Menurutnya, alih fungsi itu bahkan terjadi pada Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
"Alih fungsi lahan (pertanian) memang di Jawa ini besar-besaran terjadi, terutama Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada Kendal, Batang, kawasan ekonomi khusus. Wah luar biasa," kata Zulhas ketika memimpin rapat koordinasi (rakor) ketersediaan dan harga bahan pokok di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, 20 Maret 2025 lalu.
Dia mengaku cukup prihatin dengan kondisi tersebut. Padahal sawah terbaik adalah di Pulau Jawa. "Di Merauke susah (pertanian sawah), Kalimantan susah, Kalimantan Timur susah. Jawa nomor satu. Jadi kalau itu dialihfungsikan, waduh kita rugi semua," ujar Zulhas.
Zulhas meminta para bupati/wali kota di Jateng agar memperhatikan isu tersebut dan mengantisipasi berlanjutnya alih fungsi lahan pertanian. "Tadi saya lewat di situ sawah-sawah banyak jadi perumahan. Itu kan pasti dikasih izin dari bupati," ucapnya.
Saat diwawancara media seusai memimpin rakor, Zulhas mengungkapkan, alih fungsi lahan pertanian, khususnya di Jawa, turut terjadi pada Lahan Sawah Dilindungi atau LSD. "Sebenarnya Lahan Sawah Dilindungi itu sudah tidak boleh berubah," ujarnya.
Menurut Zulhas, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi di luar Jawa. Namun skalanya tak sebesar di Jawa, terutama Jateng. Dia menjelaskan saat ini pemerintah tengah menyusun peraturan untuk memperkuat LSD menjadi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). "Kalau sudah itu, tidak boleh lagi," kata Zulhas. (Kamran Dikarma)
Ikuti Whatsapp Channel Republika