REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang dunia dengan pengumuman tarif resiprokal atau tarif balasan kepada banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia menjadi sasaran peluru perang dagang Trump dengan dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. Ini karena Indonesia dianggap memberikan tarif ke AS mencapai 64 persen.
Indonesia tidak sendiri. Banyak negara maupun kawasan besar yang menjadi sasaran kebijakan Trump itu, seperti China, Uni Eropa, India, dan bahkan sekutu dekat AS sendiri, Jepang. China dikenakan tarif sebesar 34 persen. Tarif itu menjadi tambahan atas tarif sebelumnya yang sudah diberikan Trump pada awal tahun sebesar 20 persen. Sehingga, total tarif yang dikenakan untuk produk impor dari China mencapai 54 persen.
Banyak negara di dunia mengecam tindakan Trump karena telah mengusik tatanan perdagangan global dan multilateralisme. China adalah satu yang sudah mengamuk dan membalas tarif Trump dengan tarif sebesar 34 persen untuk produk impor dari AS.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah melawan atau lebih memilih bernegosiasi dengan Trump?
Sejak Trump mengumumkan tarif baru tersebut pada Rabu (2/4/2025) waktu AS, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan langsung kepada publik. Kendati demikian, anak buahnya di kementerian telah menggelar rapat untuk merespons kebijakan tarif resiprokal itu.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis oleh Kemenko Perekonomian pada Kamis (3/4/2025), Pemerintah mengakui pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.
"Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," ungkap keterangan tersebut.
Disebutkan pula bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs). Hal ini disebut sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang diusung pemerintah.
Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Indonesia pun telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun langsung bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Jumat (4/4/2025) untuk membahas kondisi yang menantang ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika