REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Negara-negara di seluruh dunia mengancam akan meningkatkan perang dagang dengan Amerika Serikat karena penerapan tarif besar-besaran yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini memicu kekhawatiran kenaikan harga yang tajam.
Sanksi yang diumumkan oleh Trump pada Rabu (2/4/2025) waktu AS memicu kejatuhan pasar keuangan dunia dan menuai kecaman dari para pemimpin negara lain yang memperhitungkan berakhirnya era liberalisasi perdagangan selama beberapa dekade. Tarif AS akan menjadi hambatan perdagangan tertinggi dalam lebih dari satu abad. Terdapat tarif dasar 10 persen untuk semua impor dan bea masuk yang lebih tinggi diterapkan untuk beberapa mitra dagang terbesar negara tersebut, termasuk juga Indonesia.
Dikutip dari Reuters, kebijakan itu dapat menaikkan harga bagi konsumen di AS untuk berbagai produk. Hal itu mulai dari sepatu lari hingga iPhone. iPhone kelas atas dinilai bisa berharga sekitar 2.300 dolar AS atau Rp 38,42 juta (kurs Rp16.703 per dolar AS) jika Apple langsung membebankan biaya tarif tersebut kepada konsumen, berdasarkan proyeksi dari Rosenblatt Securities.
Pelaku usaha di seluruh dunia pun berlomba-lomba menyesuaikan diri. Produsen mobil Stellantis mengatakan akan memberhentikan sementara pekerja AS dan menutup pabrik di Kanada dan Meksiko, sementara General Motors mengatakan akan meningkatkan produksi AS.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan Amerika Serikat telah meninggalkan peran historisnya sebagai juara kerja sama ekonomi internasional. "Ekonomi global pada dasarnya berbeda hari ini dibandingkan kemarin," katanya saat mengumumkan serangkaian tindakan pencegahan terbatas.
Di tempat lain, China bersumpah akan membalas tarif 54 persen Trump. Begitu pula dengan Uni Eropa yang dikenakan bea masuk 20 persen oleh Trump.
Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta negara-negara Eropa untuk menangguhkan investasi di Amerika Serikat. Mitra dagang lainnya, termasuk Korea Selatan, Meksiko, dan India, mengatakan mereka akan menunda pernyataan untuk saat ini karena mereka mencari konsesi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika