REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen memperkuat industri tekstil nasional dengan mendorong investasi, mempercepat deregulasi, serta memastikan rantai pasok berjalan lebih lancar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) memiliki peran besar dalam perekonomian nasional.
“Sektor padat karya yang utama tekstil, produk tekstil, kemudian juga aparel itu kontribusi terhadap ekonomi Indonesianya cukup besar, dengan ekspor lebih dari 2 miliar dolar, tenaga kerjanya hampir 4 juta orang. Nah ini memerlukan perbaikan, terutama terkait dengan perizinan. Karena masih ada investor yang ingin masuk di sektor tekstil dan produk tekstil ini,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Diketahui, pemerintah menargetkan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) guna meningkatkan ekspor tekstil ke pasar Eropa. Airlangga menyebut bahwa perjanjian ini penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
“Sehingga menjadi penting tadi EU-CEPA segera bisa diselesaikan. Karena dengan EU-CEPA bisa diselesaikan berdasarkan pengalaman Vietnam misalnya ekspornya naik 50 persen. Sehingga itu juga menjadi catatan dari Pak Presiden,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan skema subsidi investasi sebesar Rp 20 triliun untuk revitalisasi permesinan di industri tekstil dan sektor padat karya lainnya. Kredit investasi ini memiliki tenor delapan tahun dan bunga disubsidi lima persen untuk meningkatkan efisiensi produksi.
“Pemerintah sudah menyediakan Rp 20 triliun untuk subsidi investasi. Karena kalau mesinnya tidak diperbaiki daya saing baik dari penggunaan energi maupun produksi speednya akan lebih lambat. Oleh karena itu pemerintah sudah siapkan kredit investasi untuk sektor padat karya, tekstil, produk tekstil, sepatu, makanan minuman, furniture, kulit. Itu bisa menggunakan skim itu untuk 8 tahun dan bunganya disubsidi sebesar 5 persen oleh pemerintah,” jelas Airlangga.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, juga menekankan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan deregulasi untuk mempercepat investasi dan memperbaiki iklim usaha di sektor tekstil.
“Tadi Presiden sudah memberikan instruksi untuk kita melakukan deregulasi di banyak hal. Jadi seperti tadi dilaporkan Pak Dede pada tahun 80-an pemerintah juga pernah melakukan itu. Itu bisa meningkatkan ekspor kita sampai 20 persen,” kata Luhut.
Pemerintah optimistis bahwa dengan langkah deregulasi, harmonisasi tarif, dan kemudahan perizinan, industri tekstil nasional dapat berkembang lebih pesat, bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Dian Fath Risalah
Ikuti Whatsapp Channel Republika