REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) masih dipertanyakan oleh sejumlah kalangan publik. Ekonom pun menilai bahwa ada potensi moral hazard di Danantara, yang baru saja diluncurkan pada Senin (24/2/2025), setelah tertunda sekitar tiga bulan yang lalu.
“Permasalahannya, di BUMN, di lapangan, ada teori principal agent, jadi kalau hubungan politiknya oligarki, agennya pelaku-pelaku, itu masalah. Kalau tidak ada check and balance, ada potensi moral hazard. Hal-hal yang harus diatasi karena kecurigaan dari publik kan bagaimana aset yang besar ini bisa ditangani,” kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini dalam Diskusi Publik Indef bertajuk ‘Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa?’ yang digelar secara daring, Senin (24/2/2025).
Danantara diketahui memang bakal mengelola aset jumbo, yakni senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.611 triliun. Angka tersebut berasal dari BUMN-BUMN besar, serta Indonesia Investment Authority (INA). Adapun proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun. Dana tersebut bersumber dari efisiensi anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Principal-nya rakyat Indonesia yang diwakili Presiden, kemudian agennya eksekutif, kalau eksekutif governance-nya tidak bagus dan profesionalitasnya kurang, ini ada problem moral hazard,” jelasnya.
Kendati demikian, menurut Didik sejauh ini Danantara bisa dipercaya karena dinakhodai oleh sosok Rosan Roeslani, yang juga merupakan mantan Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia.
“Sementara ini saya percaya Rosan adalah figur yang profesional dalam kiprahnya. Tapi harus hati-hati kalau diganggu politik, akan jadi masalah. Jadi biarkan Rosan dan tim bekerja,” tutur Didik.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/2/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo menunjuk Rosan Roeslani sebagai Kepala Danantara. Lalu, Holding Investasi diketuai oleh Pandu Sjahrir, sedangkan Holding Operasional dipimpin Donny Oskaria (Wakil Menteri BUMN). Adapun, Menteri BUMN Erick Thohir berlaku sebagai Ketua Dewan Pengawas. Dua presiden terdahulu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo ikut dilibatkan dalam kepengurusan BPI Danantara, yakni sebagai Dewan Penasihat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika