REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menyoroti pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang turut melibatkan Presiden RI terdahulu serta penasihat global. Menurutnya, keterlibatan orang-orang penting tersebut semestinya bisa menjadi tameng antisipasi terjadinya korupsi di lembaga tersebut.
“Danantara sendiri dari pihak pemerintah sudah berusaha pengawasnya lengkap, bahkan sampai ke DPR, walaupun dana itu terpisah dari APBN. Di antara dewan itu ada pengawas global nanti direncanakan Tony Blair, dan juga di situ ikut Pak SBY dan Jokowi. Kalau ada nama tiga presiden di situ dan masih ada korupsi itu keterlaluan, jadi nama-nama besar itu penting,” kata Didik dalam Diskusi Publik Indef bertajuk ‘Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa?’ yang digelar secara daring, Senin (24/2/2025).
Didik menekankan bahwa fondasi dari Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) anyarnya Indonesia adalah kepercayaan. Sebab, dana jumbo yang dipergunakan oleh Danantara dari kumpulan perusahaan besar hingga kini masih menjadi persoalan akan di bawa kemana. Terlebih jika ada ikut campur kepentingan politik.
“Kalau ada Danantara sekaligus masuk cawe-cawe politik, itu sangat berat,” ungkapnya.
Didik mengatakan, Danantara harus fokus pada visi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju ke target Presiden Prabowo yakni 8 persen. Danantara harus bisa mengajak investor-investor, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk bisa menguasai internasional dan memiliki daya saing yang kuat.
“Yang paling penting untuk digerakkan Danantara adalah sumber daya alam, industrialisasi yang punya nilai tinggi,” ujarnya.
Diketahui, pada Senin (24/2/2025), Danantara resmi diluncurkan sebagai dana kekayaan Negara atau SWF Indonesia yang akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. Dalam seremonial peluncurannya, Presiden RI Prabowo Subianto diapit oleh dua Presiden terdahulu, SBY dan Joko Widodo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika