Selasa 26 Nov 2024 00:52 WIB

Dalam 10 Tahun, Penerimaan Bukan Pajak Sektor Minerba Naik Menjadi Rp 170 Triliun

Pada 2014, penerimaan bukan pajak minerba hanya Rp 29 triliun.

Rep: Frederikus Dominggus Bata / Red: Friska Yolandha
Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kamis (5/1/2023). Penerimaan negara bukan pajak dari minerba pada 2024 mencapai Rp 170 T.
Foto: ANTARA/Bayu Pratama S
Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kamis (5/1/2023). Penerimaan negara bukan pajak dari minerba pada 2024 mencapai Rp 170 T.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjelaskan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minerba. Dalam satu dekade terakhir mengalami peningkatan signifikan.

Menurut Bahlil, pada 2014, sektor minerba menyumbang PNBP sekitar Rp 29 triliun. Pada 2023 mencapai angka lebih dari Rp 170 triliun. Itu menjadikan minerba menempati posisi penting dalam hal penerimaan negara saat ini.

Baca Juga

"Dulu ini tidak terlalu dijadikan sebagai sumber pendapatan negara utama. Tapi sekarang ini 10 persen atau 11 persen dari total pendapatan negara, PNBP-nya itu dari sektor Minerba," kata Menteri ESDM, dalam acara Minerba Expo di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Jika ditambah dengan sektor hulu migas, lanjut Bahlil, PNBP yang disumbang Kementerian ESDM saat ini lebih dari Rp 300 triliun.

"Artinya apa bapak ibu semua? Saya ingin mengatakan sebenarnya, sebagian besar Kementerian yang menjalankan pasal 33 (UUD 1945) berasal itu adalah Kementerian ESDM," ujar sosok yang juga berstatus Ketua Umum Golkar itu.

Ia lalu menjelaskan tentang isi pasal 33 UUD tersebut. Intinya kekayaan darat laut dan udara dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Bukan dikuasai oleh pengusaha.

Bahlil meminta semua pihak berada dalam cara berpikir yang sama. Itu sesuai undang-undang dan ketetapan yang berlaku. Lalu negara memberikan izin kepada penguasaha mengelola dengan hak dan kewajiban yang diatur.

"Nah dalam konteks itu kami diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo (Subianto. Program Bapak Presiden Prabowo ke depan, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus diatas 6 persen, 7 persen atau 8 persen, salah satu instrumen pertumbuhannya itu adalah hilirisasi," ujar Menteri ESDM.

Hilirisasi menjadi salah satu gagasan penting yang sudah diimplementasikan sejak era Presiden Joko Widodo. Kini pemerintahan Prabowo melanjutkan hal itu. Dampaknya terlihat di berbagai bidang.

Bukan hanya tentang menambah penerimaan negara. Pada saat yang sama, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. "Jadi hilirisasi sebagai instrumen daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Total investasi sampai 2035-2040 itu sekitar 618 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Dari 618 miliar dolar AS itu, 91 persennya ada di Kementerian ESDM," tutur Bahlil.

Frederikus Dominggus Bata

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement