Senin 23 Sep 2024 15:30 WIB

Dorong Digitalisasi Daerah, Menkeu: Transformasi Digital Syarat Indonesia Maju Merata

APBN mendukung pembangunan infrastruktur digitalisasi termasuk transaksi keuangan.

Rep: Frederikus Bata/ Red: Friska Yolandha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya akan terus mendorong digitalisasi daerah.
Foto: Republika/Eva Rianti
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya akan terus mendorong digitalisasi daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya akan terus mendorong digitalisasi daerah. Transformasi digital, jelas dia, syarat untuk Indonesia bisa maju secara merata.

Dunia bergerak ke arah sana. Kementerian Keuangan pun turut berperan dalam hal itu. Inovasi terus dilakukan.

Baca Juga

"Dan untuk itu, APBN terus mendorong dan mendukung pembangunan infrastruktur digitalisasi termasuk transaksi keuangan, baik di pusat, Kementrian/Lembaga (K/L), maupun daerah," kata Sri Mulyani saat berbicara di Rakornas Percepatan dan Perluasan digitalisasi daerah di (P2DD), di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Ia melanjutkan, saat ini mereka terus mengembangkan teknologi informasi pengelolaan perpajakan daerah secara bersama-sama. Keadaan demikian meningkatkan sinergi berbagai pihak terkait. Lalu kolaborasi antara pemerintah daerah itu sendiri, juga antara pemerintah daerah dan pusat.

Menteri Keuangan mengatakan, bicara tentang pengelolaan APBD payment system tidak bisa dilakukan di masing-masing daerah. Pasalnya hal itu bukan suatu zona ekonomi yang membangun sendiri-sendiri softwatre. Ada integrasi yang merangkum semuanya.

"Makanya kita akan terus mendorong dan dengan Bank Indonesia juga ingin membuat payment system yang makin efisien, e-government yang dibangun, dan pengelolaan APBN-APBD ini menjadi tiga bagian tak terpisahkan," ujar Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri  secara khusus membangun sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Sebuah sistem informasi keuangan yang idealnya bisa terintegrasi dan selaras untuk mendorong sinergi belanja pusat dan daerah. 

"Dengan SIPKD ini, kita berharap masing-masing daerah memiliki standar informasi keuangan daerah yang sama, basis datanya sama, dan interoperabilitas data dan informasi yang bisa dipadukan dengan keuangan negara, yaitu Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)," tutur Sri Mulyani.

Ia menegaskan  pemerintah akan terus mengantispasi berbagai model bisnis baru yanag muncul di sektor keuangan. Inovasi yang baik bisa terus menciptakan sinergi.

Frederikus Bata

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement