Selasa 22 Jul 2025 18:53 WIB

Kembangkan Digitalisasi, Sri Mulyani Ungkap Pegawai Kemenkeu Berkurang Hampir 1.000 Orang

Sri Mulyani juga memaparkan berbagai program strategis Kemenkeu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Foto: BPMI Setpres
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa jumlah pegawai Kementerian Keuangan telah berkurang hampir 1.000 orang sebagai bagian dari kebijakan negative growth. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (22/7/2025).

“Jumlah sumber daya manusia (SDM) Kemenkeu turun hampir mendekati 1.000 orang, meskipun tugasnya dan volume APBN justru naik,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga

Ia menjelaskan, penurunan sebanyak 979 pegawai atau 1,26 persen itu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi digital. Kemenkeu, menurutnya, telah mengembangkan berbagai aplikasi pendukung operasional, seperti sistem perjalanan dinas, manajemen SDM, hingga digitalisasi layanan internal lainnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga memaparkan berbagai program strategis Kemenkeu yang dinilai berkontribusi terhadap capaian kinerja positif. Antara lain fasilitasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi lebih dari 2,2 juta pelaku usaha, penyediaan 2.020 beasiswa dokter spesialis, serta pengembangan Super Apps Kemenkeu yang mencakup aplikasi hukum, e-Perjadin, dan sandbox inovasi.

Ia memerinci empat program utama yang mendukung tercapainya outcome strategis Kemenkeu, yakni:

  1. Program Kebijakan Fiskal
    Meliputi perumusan UU APBN 2025, reformasi sektor keuangan, dan penyelenggaraan International Tax Forum (ITF).

  2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara
    Termasuk layanan National Logistic Ecosystem (NLE) di 53 pelabuhan dan tujuh bandara, realisasi joint program penerimaan Rp 2,62 triliun, serta implementasi UU HPP yang mendorong rasio perpajakan ke level 12,70 persen.

  3. Program Pengelolaan Belanja Negara
    Di antaranya pendampingan terhadap 2.014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDesma, serta penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk percepatan pembangunan wilayah tertentu.

  4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
    Salah satu fokus utamanya adalah pemulihan hak tagih atas 1.035 aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sri Mulyani juga melaporkan bahwa kinerja keuangan Kemenkeu sepanjang 2024 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan operasional mencapai Rp 2.162,5 triliun atau tumbuh 2,87 persen, dengan surplus sebesar 1,87 persen.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement