REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kredibilitas dan reputasi fiskal di tengah gejolak geopolitik saat menerima kunjungan Direktur ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Yasuto Watanabe.

“Saya menyampaikan komitmen Kemenkeu dalam upaya menjaga kredibilitas, serta mempertahankan reputasi fiskal dan makroekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan politik dan ketidakpastian global,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah tantangan strategis kawasan ASEAN yang dipicu dinamika ekonomi global dan kebijakan Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, ketidakpastian global yang meningkat memberikan tekanan terhadap stabilitas sektor keuangan dan perdagangan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan kepercayaan antarnegara.

“Dalam dunia yang makin terfragmentasi, ketahanan ekonomi hanya dapat dibangun melalui kolaborasi, kepercayaan, dan respons cepat terhadap potensi krisis,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara ASEAN dan kerangka ASEAN+3, termasuk peran AMRO sebagai jaring pengaman keuangan kawasan (regional financial safety nets).

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan hasil pembahasan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Defisit APBN 2026 dirancang sebesar 2,48–2,53 persen dari PDB. Rinciannya, pendapatan negara ditargetkan 11,71–12,31 persen PDB; terdiri dari penerimaan perpajakan 10,08–10,54 persen PDB dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63–1,76 persen PDB.

Sementara belanja negara dipatok pada kisaran 14,19–14,83 persen PDB, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 11,41–11,94 persen PDB dan transfer ke daerah 2,78–2,89 persen PDB. Hasil pembahasan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN 2026.

Ikuti Whatsapp Channel Republika