REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Makan Bergizi Gratis akan naik pada 2026. Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut pemerintah menganggarkan Rp335 triliun untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN Tahun 2026.
Saat berpidato di hadapan para wakil rakyat pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo menjelaskan dana APBN itu digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis yang disalurkan kepada 82,9 juta penerima pada tahun 2026.
"Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku-pelaku UMKM. Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun," kata Kepala Negara.
MBG, yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, ditargetkan diterima oleh 82,9 juta pada akhir 2025. Per hari ini, Presiden Prabowo menyebut MBG telah diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu menyusui di 38 provinsi.
"Kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi," ujar Presiden.
Dalam RAPBN 2026, Presiden menekankan anggaran dialokasikan utamanya untuk membiayai delapan agenda prioritas pemerintah, diantaranya bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan rakyat semesta, dan percepatan investasi.
Secara rinci, anggaran negara mengalami kenaikan 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sekira Rp638,8 triliun.
“APBN 2026 akan defisit 2,48 persen dari GDP, ini adalah penurunan defisit kalau kita lihat dibandingkan tahun 2025 outlook yaitu 2,78 persen,” ujar Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara pada 2026 ditargetkan mencapai hingga Rp3.147,7 triliun. Angka tersebut naik 9,8 persen dari tahun sebelumnya dengan outlook sebesar Rp2.865,5 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika