Ahad 15 Sep 2024 17:30 WIB

Menkumham Sebut Pemerintah Segera Sahkan Kadin Indonesia versi Anindya

Kepengurusan baru Kadin diharapkan semakin meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Ketua MPR Bambang Soesatyo saat sarasehan bersama Menkumham di Menara Kadin, Jakarta, Ahad (15/9/2024).
Foto: Republika/Muhammad Nursyamsi
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Ketua MPR Bambang Soesatyo saat sarasehan bersama Menkumham di Menara Kadin, Jakarta, Ahad (15/9/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyampaikan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Supratman berharap kepengurusan baru dapat semakin meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah. 

"Saya ucapkan selamat kepada Mas Anin dengan amanah yang baru atas hasil munas yang telah digelar dan telah memilih pengurus serta sudah hadir formatur yang disusun," ujar Supratman Agtas dalam acara sarasehan bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Menara Kadin, Jakarta, Ahad (15/9/2024).

Baca Juga

Supratman menyampaikan pemerintah menghormati proses internal yang berjalan di Kadin Indonesia. Supratman menyampaikan Kadin Indonesia telah melalui proses internal pemilihan pengurus secara baik melalui munaslub. 

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan munaslub yang ada," ucapnya. 

Pemerintah, lanjut Supratman akan mengikuti aturan dan mendukung aspirasi munaslub yang berasal dari perwakilan Kadin daerah. Supratman menyebut pemilihan Anindya merupakan kehendak seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah dan pemerintah akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh internal Kadin.  

"(Kepres) aturannya seperti itu. Namun semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian. Kira-kira berapa lama, ya kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," ucap Supratman. 

Supratman mengaku senang bisa bertemu dengan anggota Kadin dalam sarasehan tersebut. Supratman mengaku pernah menjadi bagian Kadin Kota Palu dan juga aktif di Realestate Indonesia (REI) yang juga anggota luar biasa Kadin.  

"Alhamdulillah hari ini saya sangat senang, bergembira, dengan suasana kekeluargaan yang begitu hangat, saya bisa hadir bersama teman-teman pengurus Kadin seluruh Indonesia, dan juga ketua umum terpilih," sambung dia. 

Supratman menyampaikan pemerintah dan DPR dalam waktu dekat yakni 19 September 2024 akan mengesahkan APBN 2025 sekitar Rp 3.500 triliun. Dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan belanja modal untuk stimulus pertumbuhan ekonomi. 

"Pemerintah tidak mungkin melakukan sendiri, tapi dia harus mencari mitra. Lewat undang-undang nomor 1 tahun 1987 sudah menyebutkan bahwa Kadin adalah mitra strategis pemerintah," ujar dia. 

Supratman menilai dukungan Kadin sangat krusial dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi. Supratman mengatakan pemerintah sendiri punya banyak PR dari sisi politik dan tenaga kerja. 

"Pemerintah setiap tahun mengalokasikan untuk penerimaan pegawai negeri sipil itu hanya mampu kurang lebih sekitar antara 250 ribu maksimal 600 ribu untuk menampung angkatan kerja. Padahal di luar sana angkatan kerja kita sungguh luar biasa banyak," ungkap Supratman. 

Supratman berharap Kadin dapat berkontribusi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Ia menyampaikan perlunya investasi antara Rp 1.000- Rp 1.200 triliun untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi. 

"Karena itu pemerintah justru sangat berharap kalau investasi itu berkembang dan tumbuh yang bisa dilakukan baik oleh usaha besar, kecil, menengah sampai mikro, maka pemerintah akan sangat terbantu," kata Supratman. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement