Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa terakhir. Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api sebesar Rp 4,79 triliun yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
Wacara ini sontak menggemparkan warga, khususnya pengguna KRL. Mereka memprotes rencana tersebut karena dinilai hanya akan semakin menekan warga kelas menengah.
"Aturan yang dibuat sama orang-orang yang sehari-hari ga pake KRL," tulis akun @aim*** di akun X miliknya.
"Terus kenapa orang yang mampu disubsidi buat beli kendaraan listrik ya? Padahal KRL ini juga kendaraan listrik tapi subsidinya malah mau dibikin setengah-setengah," tulis pengguna X lainnya, @stra***.
"Kalau tarif KRL mau dinaikkan jadi Rp 5.000 untuk 25 km pertama, saya setuju. Tapi kalau untuk pembedaan subsidi, enggak, sama sekali enggak setuju," kata akun @6_***.
Ikuti Whatsapp Channel Republika