Selasa 11 Jun 2024 14:34 WIB

RUU BUMN Ditargetkan Rampung di Akhir Pemerintahan Jokowi

Jon menjelaskan revisi UU BUMN sangat dibutuhkan.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Sejumlah tamu beraktivitas di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Foto: ANTARA/Aprillio Akbar
Sejumlah tamu beraktivitas di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN Jon Erizal mendukung penuh revisi undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 terkait perusahaan milik negara atau UU BUMN. Jon menyampaikan rancangan undang-undang (RUU) BUMN yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 akan mampu memperkuat dan meningkatkan daya saing BUMN.

"Diharapkan dalam waktu dekat bisa direalisasikan pembahasannya. Harapan saya kalau bisa ini berjalan sebelum pergantian pemerintahan," ujar Jon di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Baca Juga

Jon menjelaskan revisi UU BUMN sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan. Jon menyampaikan dinamika ekonomi global dan juga tantangan ke depan mengharuskan BUMN untuk dapat adaptif agar bisa bersaing.

"Kita harapkan supaya UU BUMN cepat direvisi karena menyangkut kondisi yang memerlukan banyak perubahan dari UU lama," ucap Jon.

Jon menyampaikan perubahan model bisnis hingga disrupsi digital harus bisa mendapat perhatian melalui regulasi yang tepat. Jon mengatakan hal ini akan membantu BUMN untuk bergerak lebih lincah dalam menghadapi tantangan global.

"Perkembangan ekonomi saat ini begitu cepat, dulu berbasis manual, sekarang digital. Itu harus dijawab dengan regulasi yang tepat, makanya perlu revisi UU BUMN mengingat banyak hal yang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang," lanjut Jon.

Dengan UU BUMN yang lama, Jon menyampaikan BUMN berhasil meningkatkan kontribusi kepada negara dan masyarakat. Sebagai gambaran, Jon menyampaikan, BUMN di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir berhasil memberikan dividen sebesar Rp 81 triliun kepada negara pada 2023 atau tertinggi sepanjang sejarah.

Jon optimistis target dividen sebesar Rp 85 triliun pada tahun ini pun akan tercapai jika melihat tren positif kinerja BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Melalui revisi UU yang lebih relevan dengan situasi terkni, Jon meyakini peran BUMN akan jauh lebih besar bagi negara dan masyarakat.

"Untuk memaksimalkan peran BUMN perlu dukungan revisi UU BUMN. Ini akan mampu menjawab tantangan bagi BUMN saat ini dan juga di masa yang akan datang," kata Jon.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗوَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۗوَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗوَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

(QS. An-Nur ayat 33)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement