REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian mengatakan sejak diberlakukan regulasi terkait pertimbangan teknis (Pertek) yang mengatur impor, tidak ada keluhan dari pelaku industri yang menyatakan suplai bahan baku mengalami hambatan.
"Sejak kebijakan Permenperin terkait Pertek diberlakukan, tidak ada keluhan dari pelaku usaha mengenai gangguan suplai bahan baku industri," ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/5/2024).
Oleh karena itu, ia menilai penumpukan kontainer yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan yang dinyatakan mengganggu rantai pasok (supply chain) industri pengolahan atau manufaktur dalam negeri, perlu dibuktikan bahwa kontainer tersebut memuat bahan baku atau bahan penolong.
Ia menjelaskan, Kemenperin tidak terkait langsung dengan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan tersebut. Justru Kemenperin melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan untuk memastikan kebutuhan bahan baku industri nasional terpenuhi.
Febri mengatakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap barang impor yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, khususnya barang yang masuk dalam kategori larangan dan/atau pembatasan (lartas), wajib memiliki dokumen perizinan impor. Ia menilai barang-barang impor yang masuk dalam kategori lartas dimaksud seharusnya tidak bisa masuk ke daerah pabean RI sebelum memiliki dokumen perizinan impor, seperti penumpukan yang terjadi saat ini.
"Kami tidak alergi dengan barang impor sepanjang barang-barang tersebut dibutuhkan di dalam negeri, sedangkan produksinya di dalam negeri tidak mencukupi. Dengan demikian, kebijakan lartas diarahkan untuk tidak mengganggu industri dalam negeri," ujarnya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan mengungkapkan, tercatat sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Tanjung Priok serta penumpukan juga terjadi di Tanjung Perak, Surabaya yang tercatat sebanyak 9.111 kontainer tertahan sejak aturan Permendag 36 Tahun 2023 tentang larangan pembatasan (lartas) barang impor diterbitkan.
Penahanan kontainer itu lantas menghambat kegiatan ekonomi salah satunya industri manufaktur akibat pasokan bahan baku tertahan.
Adapun komoditas yang tertahan didominasi oleh dari besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya yang sebelumnya tidak bisa keluar karena terhambat persetujuan impor atau pertimbangan teknis (Pertek) dari kementerian terkait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika