REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa Program perlindungan sosial (Perlinsos) dilakukan pemerintah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Bahwa penetapan dan pelaksanaan Program Perlinsos dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBN, di mana dalam pembahasannya melibatkan berbagai pihak seperti DPR-RI,” ujar Airlangga dalam siran pers yang diterima Republika, Jumat (5/4/2024) lalu.
Airlangga telah menegaskan sebelumnya, bahwa program Perlinsos adalah upaya Pemerintah untuk melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan, terutama masyarakat miskin. Karenanya pemerintah menerapkan berbagai strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Mengingat pada 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan sehingga terjadi kenaikan harga pangan.
“El Nino berdampak terhadap peningkatan harga Pangan (terutama Beras) dan masih berlanjut hingga saat ini,” tuturmya.
Karenanya Pemerintah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat melalui Program Bantuan Pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaan Bantuan Pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
Pemerintah melalui Bapanas juga meluncurkan Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 21,3 juta KPM (penerima PKH dan/atau Sembako berdasarkan DTKS) dengan realisasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun. Sedangkan BLT El Nino dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan yang menyasar 18,8 juta KPM (penerima kartu sembako/BPNT) dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,5 triliun diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
Pada Tahun 2024, Pemerintah melaksanakan Program Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 22 juta KPM (DTKS dan P3KE) dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,4 triliun yang dilaksanakan oleh Bapanas. Selain itu, diluncurkan juga Program BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan, yang menyasar 18,8 juta KPM (Penerima Kartu Sembako/BPNT) dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,3 triliun.
Airlangga menegaskan bahwa semua program ini dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan mekanisme APBN. “Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa Program Perlinsos merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan atau guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Oleh karena itu, Program Perlinsos sudah berjalan selama ini dan dilaksanakan secara reguler,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
