REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program strategis Pemerintah untuk melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan. Ini juga sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
“Perlinsos pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan,” ujar Airlangga dalam siaran persnya, Jumat (5/4/2024).
Airlangga menuturkan, besaran Perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan perekonomian Indonesia. Misalnya di tahun 2020, besaran Perlinsos berada di atas Rp 440 triliun. Kemudian Perlinsos tahun 2023 dengan Pagu sebesar Rp 476 triliun, telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun. Sedangkan untuk Tahun 2024 ditetapkan Pagu sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024.
Airlangga mengatakan, kenaikan anggaran Perlinsos 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar Rupiah. Lebih lanjut, Airlangga menuturkan, kenaikan harga dan nilai tukar tersebut berimplikasi pada kenaikan alokasi subsidi energi 2024, jika dibandingkan realisasi subsidi energi 2023, juga kenaikan Volume BBM dari 16,5 juta K/L menjadi 19,5 juta K/L.
“Anggaran Perlinsos terbesar berupa subsidi untuk BBM, Listrik, LPG 3 kg, Pupuk, PSO, dan Kredit Program dengan share 58,3 persen pada 2023 dan 55,9 persen pada 2024, yang mengalami kenaikan sebesar Rp 19,4 triliun di tahun 2024,” jelasnya.
Sejak September 2023, lanjut Airlangga, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan. Hal tersebut membuat pasokan pangan pokok seperti beras mengalami gangguan, yang berdampak siginifikan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin.
“Mengantisipasi hal tersebut, beberapa negara melakukan kebijakan bantuan sosial. Contohnya Singapura yang memberikan 800 dolar Singapur per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebanyak 1,1 milliar dolar Singapur (sekitar Rp 13 triliun). Selain itu, India juga memberikan bantuan sereal gratis bagi 800 juta orang dengan jumlah anggaran sebesar 142 miliar dolar Singapur (sekitar Rp 2.200 triliun),” jelasnya.
Selain bantuan sosial dalam rangka mitigasi dampak El Nino, bantuan sosial juga diterapkan di beberapa negara terutama untuk mengatasi dampak inflasi, antara lain Malaysia, Filipina, India, dan Singapura. “Penerima Bantuan Sosial di Indonesia, misalnya Bantuan Pangan yang sebanyak 22,0 juta orang (7,9 persen dari penduduk), jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 25,6 persen penduduk, Singapura sebesar 41,7 persen penduduk, India sebesar 55,6 persen penduduk, dan Amerika Serikat sebesar 12,1 persen penduduk,” ungkap Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika