REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dipercepat agar bisa mencapai target. Itu karena, sejak program tersebut diterapkan pada 2017, rata-rata realisasinya baru sekitar 50 ribu hektare per tahun.
Sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 180 ribu hektare per tahun. "Ini (realisasinya) kurang dari 30 persen dari target yang waktu itu dicanangkan Bapak Presiden 180 ribu hektare per tahun," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta, pekan ini.
Maka, ia mengungkapkan, dalam Rakornas tersebut telah disepakati perlunya percepatan program PSR. Pemerintah pun menyalurkan pendanaan bagi program PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 9,25 triliun untuk luas lahan 331.007 hektare.
Pemerintah, kata dia, sudah pula meningkatkan jumlah pembiayaan bagi program PSR dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektare. Diharapkan kenaikan tersebut tidak hanya naik pada tahun pertama, tapi juga pada tahun kedua dan ketiga.
Airlangga menuturkan, lewat Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB), diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pelaksanaan tata kelola industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Menurutnya, Rencana Aksi masing-masing daerah menjadi penting sekaligus menjadi salah satu indikator Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit kepada Pemda.
Disebutkan, DBH yang telah disalurkan tahun lalu sebesar Rp 3,4 triliun. Dana itu salah satunya untuk pembangunan infrastruktur jalan di kebun.
Pemerintah mencatat, realisasi program PSR atau replanting pada 2023 sebesar 53.012 hektare atau meningkat 72,35 persen dibandingkan 2022 yang sebesar 30.759 hektare. Lalu pada tahun lalu, penyaluran dana PSR sebesar Rp 1,5 triliun, diberikan kepada 21.020 pekebun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
