REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalbar melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus mendampingi petani untuk menjaga ketersediaan pangan seperti komoditas beras.
"Untuk mengendalikan inflasi dilakukan melalui berbagai upaya, di antara melalui sisi pasokan komoditas yang rentan seperti beras yang perlu dijaga dan BI ikut hadir, " ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Nur Asyura Anggini Sari saat panen raya padi yang merupakan bagian Kick Off GNPIP Wilayah Kalimantan di Kubu Raya, Ahad (24/3/2024).
Ia menjelaskan satu di antara bentuk pendampingan BI Kalbar yakni di Gapoktan Madiun Bersatu di Kubu Raya. Terdapat enak Poktan di dalamnya yang menggarap 150 hektare mendapat binaan BI Kalbar.
"Bantuan BI itu berupa bibit, alat mesin tani dan RMU (rice milling unit) serta lainnya. Kami bersama petani ingin memastikan pasokan beras terus terjaga. Alhamdulillah hari ini panen. Sehingga ketersediaan beras semakin kuat," ungkap Nur Asyura.
Ia mengatakan, untuk menguatkan pasokan atau dari sisi hulu, pembinaan petani juga dilakukan di Kabupaten Sambas, Mempawah, Landak dan Kubu Raya. Kemudian terbaru atau tahun ini BI Kalbar menyasar di Kabupaten Ketapang. Hal itu karena Ketapang sudah masuk daerah yang dihitung angka inflasi di Kalbar.
Ia menambahkan, selain soal pasokan, distribusi yang lancar, harga yang terjangkau juga menjadi perhatian BI Kalbar bersama para pihak agar komoditas beras harganya terkendali. "Kalau dari sisi hulu itu berkaitan pasokan. Dari sisi distribusi dan hilir juga kami hadir dengan pemerintah daerah seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah," kata dia.
Sejak Januari hingga Maret 2024 ini, sudah 63 kali dilakukan operasi pasar. Hal itu signifikan bisa mengendalikan harga dan inflasi daerah.
Tidak kalah penting menurut Nur Asyura, ialah komunikasi efektif bersama jajaran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten agar mulai pasokan, distribusi dan pasar terus terjaga. "Sejauh ini inflasi di Kalbar terkendali. Pada Februari 2024 sebesar 2,56 persen (yoy). Angka itu masih terkendali, " kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika