REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mempertanyakan keseriusan seluruh calon wakil presiden (cawapres) terhadap isu pangan. Said menyebut debat dengan durasi sekitar 1,5 jam seharusnya menggambarkan bagaimana pemikiran dan rencana pembangunan sektor pangan. 

"Dengan merujuk mandat undang-undang pangan dan definisinya tentang kedaulatan pangan, harusnya para capres mengutarakan startegi menjadikan petani dan bangsa ini berdaulat pangan," ujar Said saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Said mengatakan hal ini penting karena Indonesia secara fakta telah menjadi pasar besar bagi produk pangan impor. Jika menggunakan pengetahuan umum, lanjut Said, rata-rata orang bicara sebanyak 165 kata dalam satu menit, maka tadi malam sekurangnya ada 14.850 kata yang keluar. 

"Dari jumlah kata sebanyak itu, hanya satu kali dari cawapres nomor 03 yang menggunakan kata terkait berdaulat pangan. Sementara capres lainnya tidak sama sekali mengungkapkannya. Pun demikian dengan panelis, dari pertanyaan yang dibuat tak satu pun yang mengggunakan kata kedaulatan pangan," ucap Said.

Said menyampaikan kata kedaulatan pangan kalah jauh dengan kata yang terkait sektor pangan pertanian seperti  reforma agraria, sertifikasi lahan, penyediaan pupuk subsidi, hilirisasi, food estate, pelibatan petani dan beberapa kata lain yang diucapkan berulang-ulang oleh ketiga cawapres.

"Dari paparan dan jawaban pada sesi tanya jawab terlihat juga bahwa para cawapres mengulang-ulang kata yang digunakan dan tidak menjelaskan dengan cukup clear strategi untuk mencapainya," kata Said.

Ikuti Whatsapp Channel Republika