REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menyatakan, pemerataan pembangunan menjadi salah satu aspek yang perlu terus didorong melalui percepatan pembangunan wilayah. Sekaligus pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan usaha, hingga pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi.
Upaya pemerataan tersebut hingga kini telah diimplementasikan pemerintah mulai dari percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kawasan industri lainnya. Pembangunan yang masih terus didorong pemerintah salah satunya Pulau Jawa, kontribusinya signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara spasial.
Dijelaskan, pulau Jawa sendiri saat ini masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti erosi, abrasi, banjir, kenaikan permukaan air laut, hingga penurunan permukaan tanah atau land subsidence di sepanjang daerah pesisir pantai utara (pantura) Jawa. Sementara, kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir tahunan di pesisir Jakarta diestimasi dapat mencapai Rp 2,1 triliun per tahun dan berpotensi mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga Rp 10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depan.
Kerugian ekonomi tersebut dikatakan pula meningkatkan potensi opportunity cost pertumbuhan perekonomian nasional. Pemerintah terus berupaya melakukan intervensi melalui sejumlah kebijakan strategis yang komprehensif untuk memitigasi risiko bencana yang ada di sepanjang Pantura Jawa.
Salah satu kebijakan tersebut yakni pembangunan tanggul pengaman pantai dan sungai serta pembangunan sistem polder dan pompa di wilayah utara Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang juga menjadi salah satu bagian dari PSN. Selanjutnya, pembangunan Major Project Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, yakni Jabodetabek, Cirebon Raya, Kedungsepur, Petanglong, dan Gerbangkertosusila juga dilakukan Pemerintah melalui penyediaan akses air minum perpipaan, pemantauan penurunan tanah dan kualitas air, pembangunan tanggul pantai, serta pengolahan air limbah.
“Selanjutnya juga terdapat kebutuhan suplai air baku dan sanitasi yang memadai di wilayah utara sehingga perlu intervensi kebijakan,“ ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Kamis (11/1/2023). Meski sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah, namun Airlangga mengatakan, masih diperlukan penyiapan langkah jangka panjang guna memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa melalui konsep pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut.
Berdasarkan kajian Kementerian PUPR, akan terdapat tiga fase pembangunan untuk wilayah Jakarta yakni pembangunan tanggul pantai dan sungai serta sistem pompa dan polder, pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta, serta pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta. Airlangga menerangkan, saat ini salah satu bentuk adopsi dari konsep Giant Sea Wall tersebut yakni pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut.
"Giant Sea Wall sangat diperlukan karena kita ingin menyelesaikan land subsidance penurunan permukaan tanah yang terus menerus terjadi dan juga banjir rob yang terus terjadi. Itu karena program ini sudah masuk PSN sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan Giant Sea Wall,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika