REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan di tengah kondisi ketidakstabilan perekonomian global, pasar modal Indonesia sepanjang 2023 terus menunjukkan kinerja positif.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menuturkan kondisi tersebut tercermin dari sejumlah indikator seperti stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, dan jumlah investor ritel yang terus meningkat.
"Berkat sinergi, kolaborasi, dan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di industri pasar modal Indonesia, pada akhirnya kami mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut dan terus mengukir berbagai capaian positif di tahun 2023," kata Inarno di Jakarta, Jumat (29/12/2023).
Per 28 Desember 2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah berada di posisi 7.303,89 poin atau berhasil tumbuh sebesar 6,62 persen secara year-to-date.
Seiring dengan pertumbuhan IHSG tersebut, kapitalisasi pasar juga tumbuh sebesar 23,82 persen secara year-to-date yaitu sebesar Rp 11.762 triliun. Indonesia Composite Bond Index tumbuh sebesar 8,51 persen dari akhir tahun 2022 sebesar 344,78 menjadi 374,20.
Ia mengatakan seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian domestik, kegiatan penghimpunan dana melalui pasar modal terus meningkat.
Per 28 Desember 2023, OJK telah merilis surat pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum untuk 211 penawaran umum dengan total emisi sebesar Rp 247,06 triliun.
Penghimpunan dana Securities Crowdfunding (SCF) juga terus bertambah. SCF berhasil dimanfaatkan oleh 493 pelaku UKM, dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp 1,04 triliun dari 167.788 pemodal, melalui 16 platform penyelenggara SCF.
Dari sisi permintaan (demand), OJK mencatat pertumbuhan jumlah investor ritel di Indonesia juga sangat pesat, yang ditunjukkan dengan jumlah Single Investor Identification (SID) yang tercatat mencapai 12,16 juta SID atau meningkat hampir lima kali lipat dalam empat tahun terakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika