Selasa 28 Nov 2023 11:57 WIB

Masuk Tahun Politik, Bagaimana Sentimen Investor Properti?

Kekhawatiran terbesar adalah perubahan regulasi properti usai pemilu.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Fuji Pratiwi
Sejumlah kendaraan melintas dengan latar gedung perkantoran di kawasan Tomang, Jakarta, Selasa (10/5/2022).
Foto: ANTARA/Reno Esnir
Sejumlah kendaraan melintas dengan latar gedung perkantoran di kawasan Tomang, Jakarta, Selasa (10/5/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Head of Research Colliers, Ferry Salanto, menagatakan pemilihan umum tidak menentukan nasib kondisi pasar properti. Namun, menurut dia, pemilihan umum dapat mempengaruhi sentimen investor secara keseluruhan

"Setelah pemilihan, diharapkan pembeli properti akan melanjutkan aktivitas dan menghidupkan kembali pasar," kata Ferry dalam pernyataan tertulisnya, Senin (27/11/2023).

Baca Juga

Seperti salah satunya di sektor properti perkantoran. Ferry mengungkapkan secara umum kekhawatiran terhadap potensi ketidakstabilan politik, tidak terlalu berpengaruh terhadap sektor perkantoran. Di kalangan pemilik atau pengembang properti perkantoran, Ferry menyebut kekhawatiran terbesar adalah hasil dari pemilu akan berpengaruh pada perubahan regulasi atau tidak.

Terutama perubahan regulasi terkait dengan proyek konstruksi yang sedang berlangsung. "Pada umumnya pelaku bisnis cenderung untuk mengambil pendekatan wait and see atau memastikan proyek pembangunan berjalan lancar, dan segera membuat keputusan saat sudah ada kepastian dari hasil pemilihan umum," tutur Ferry.

Lalu di properti industrial, Ferry menyebut investor dan perusahaan saat ini berpacu untuk mempercepat pemyelesaian proyek-proyek yang ada untuk mengejar target sebelum pemilihan umum. Bila ada pekerjaan proyek yang terkait kerjasama dengan pemerintah, dia mengatakan, pelaku bisnis cenderung mengambil pendekatan wait and see.

"Kekhawatiran muncul jika ada kebijakan baru dianggap tidak menarik bagi sektor bisnis yang berpotensi menurunkan minat investasi," ucap Ferry.

Sementara di prodperti ritel, dia mengatakan iklim politik dapat memengaruhi keputusan strategis bagi pemain baru di pasar ritel. Terutama retailer asing yang memiliki kekhawatiran terhadap potensi perubahan regulasi.

"Berdasarkan temuan kami, terlihat para pengusaha ritel cenderung ingin agar proyek-proyek mereka dapat diselesaikan sebelum pemilihan umum dan pergantian kepemimpinan. Hal ini agar keberlangsungan proyek bisa menjadi lebih pasti. Dari sudut pandang retailer, inisiatif ekspansi tetap tidak terpengaruh selama mereka menilai lokasi tersebut sesuai dan menjanjikan," kata Ferry menjelaskan.

Selanjutnya di properti hotel, Ferry menuturkan, sebagian besar pelaku bisnis berharap pemilu akan selesai dalam satu putaran. Dengan begitu diharapkan pelaku industri hotel bisa lebih fokus pada pasar bisnis lain yang memberikan kontribusi pendapatan yang lebih signifikan.

"Hotel bisnis, terutama bintang empat dan lima di Jakarta, dinilai akan lebih selektif dalam mengakomodir kegiatan terkait acara politik selama pemilihan umum 2024," ujar Ferry.

Di sisi lain, jika berkaca pada kondisi beberapa tahun terakhir, pasar hunian untuk ekspatriat umumnya tidak terpengaruh secara langsung dengan adanya pemilihan umum. Seperti halnya dengan pasar industrial dan ritel, Ferry mengatakan kekhawatiran biasanya muncul karena adanya potensi regulasi dapat saja berubah saat pemerintahan bertransisi.

"Oleh karena itu, dampak pada pasar sewa hunian bagi pekerja asing mungkin dapat terasa setelah pemilihan umum selesai dan kebijakan baru diterapkan," kata Ferry.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement