REPUBLIKA.CO.ID, PADALARANG -- Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) Yuddy Renaldi menyatakan, tidak mudah mengurus Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dia menjelaskan, pihaknya harus mempertahankan laba yang merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah (pemda).

Dirinya mengungkapkan, ada beberapa kepala daerah yang mendatanginya guna menanyakan penurunan laba. "Beberapa kepala daerah datang ke kantor saya, bertanya, Pak Yuddy saya dengar laba BJB turun? Posisi kita baik-baik saja tapi kena biaya dana,” ujarnya dalam Media Gathering Perbanas di Padalarang, Jawa Barat, Kamis (23/11/2023).

Para kepala daerah itu, lanjutnya, meminta agar laba tidak turun. Alasannya karena sudah dianggarkan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dirinya menuturkan, laba Bank BJB sebenarnya cukup baik sama seperti 2022. Berdasarkan laporan keuangan, laba tahun berjalan Bank BJB turun 20,52 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 1,41 triliun hingga kuartal III 2023.

“Persentase besaran dividend payout ratio itu menjadi lebih meningkat tahun ini kalau sama dengan tahun lalu. Mohon maaf, kepala daerah tidak mikirin bagaimana atur CAR, bagaimana manage CET1, tahunya Pilkada harus ada duitnya. Itu problem kami," ungkap Yuddy.

Sebelumnya, Banggar DPRD memberi masukan ke Bank BJB agar bisa meningkatkan laba. Hanya saja, kata dia, ada beberapa yang dipertimbangkan perusahaan di antaranya Capital Adequacy Ratio (CAR) dan modal ekuitas umum tier 1 atau CET-1.

“Kami sebagai bank daerah, kami pikirkan CAR, pikirkan CET 1 sebagai modal inti jadi sangat berpengaruh,” jelas dia.

Perlu diketahui pertumbuhan kredit Bank BJB per 30 September 2023 sebesar 10,2 persen atau sebesar Rp 124,9 triliun. Sementara, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank BJB mencapai Rp 130,9 triliun. Lalu aset tumbuh 5,3 persen secara year on year menjadi Rp 179,3 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika