REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan beras yang berasal pengadaan luar negeri disiapkan hanya untuk bantuan pangan beras dan disimpan oleh Perum Bulog dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Ia juga menegaskan adanya perpanjangan periode bantuan pangan beras hingga tahun depan semata-mata merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.
“Dari pengadaan kita dengan negara mitra sebesar 2 juta ton ditambah 1,5 juta ton, itu memang disiapkan untuk kontinuitas pelaksanaan bantuan pangan beras yang telah terlaksana selama ini. Bantuan pangan beras ini tidak ada kaitan dengan politik atau unsur lainnya,” ucap Arief di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (6/11/2023).
Ia mengatakan ini murni bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat desil satu yang merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Penerimanya adalah 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Dengan harga beras seperti hari ini, tentunya bantuan pangan ini akan sangat membantu masyarakat. Untuk itu, Bapak Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar dilanjutkan terus sampai Juni 2024. NFA dan Bulog tentunya akan melaksanakan kebijakan pro rakyat ini dengan memperkuat stok CBP dan menyusun kalkulasi kebutuhan secara komprehensif,” sambungnya.
Mengenai stok CBP yang dikelola Bulog sampai 3 November 2023, secara keseluruhannya masih di angka 1.428.602 ton. Pengadaan CBP berasal dari dalam negeri sebanyak 901.679 ton dan 1.712.083 ton bersumber dari pengadaan luar negeri.
Sementara realisasi penyalurannya telah mencapai 2.020.675 ton yang dipergunakan untuk Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tanggap darurat, penyaluran bantuan pangan beras tahap pertama dan kedua.
Kepala NFA turut menjelaskan adanya insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap pengadaan beras yang berasal dari negara mitra. Adanya BMDTP ini diterapkan demi untuk menekan harga pengadaan dengan mempertimbangkan fluktuasi kurs dollar dan ketersediaan suplai beras di pasar global yang terbatas.
“Insentifnya untuk pengadaan yang 1,5 juta ton. Ini karena kondisinya harga di luar juga cukup tinggi dan kurs dollar di dekat-dekat angka Rp 16.000, jadi perlu dibantu. Insentifnya (BMDTP) Rp 450 per kg. Ini nanti klaimnya dijadikan satu dengan klaim Bulog, supaya harga pengadaan berasnya bisa lebih baik,” ungkapnya.
Sampai per 5 November 2023, realisasi penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua yang dimulai sejak September telah berada di 442.357.910 kg atau 69,43 persen. Target penyaluran sampai November ada di total 637.121.310 kg.
Penyaluran bantuan pangan mulai menunjukkan dampak terhadap pengendalian inflasi beras. Pada September 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras secara bulanan berada di 5,61 persen dengan andil 0,18 persen. Kemudian inflasi beras secara bulanan pada Oktober 2023 tercatat mengalami penurunan menjadi 1,72 persen dengan andil 0,06 persen.
Akan tetapi, tingkat inflasi nasional secara tahunan pada Oktober 2023 tercatat naik sebesar 2,56 persen. Ini mengalami kenaikan dari inflasi September 2023 yang berada di 2,28 persen. Untuk itu, NFA senantiasa berfokus pada upaya menjaga stabilitas stok dan harga pangan yang merupakan kunci terkendalinya inflasi secara nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
