REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang bantuan sosial pangan hingga Juni 2024 mendatang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, diperpanjangnya penyaluran bansos pangan ini karena harga beras saat ini masih meningkat.
Hal ini disampaikan Zulhas usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11/2023).
"Mengevaluasi soal bansos beras yang 10 kg, tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni," jelas Mendag.
"Jadi akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi, tapi belum turun. Oleh karena itu, bantuan dilanjutkan," lanjut dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, perpanjangan penyaluran bansos pangan dilakukan untuk mengatasi masalah kekeringan akibat kemarau panjang.
"Jadi ini untuk mengatasi kekeringan masa-masa kemarau panjang akibat dari El Nino ini," kata Muhadjir, saat ditanya terpisah.
Sementara itu, dalam paparannya usai rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos beras yang akan disalurkan sebanyak 10 kg untuk 22.004.077 keluarga penerima manfaat. Bansos ini akan disalurkan hingga Juni 2024.
"Tadi dibahas bantuan pangan 2024 pak Presiden setuju, untuk 2024 akan diberikan dari Januari sampai Juni. Beras akan diberikan tetap 10 kg, untuk 22.004.077 penerima manfaat," jelas dia.
Selain itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan lainnya yakni bantuan stunting untuk 1.446.809 keluarga rawan stunting. Berdasarkan data BKKBN, bantuan stunting tersebut sebesar Rp 446.242 miliar per kuartalnya. Sehingga total bantuan mencapai Rp 892 miliar untuk semester pertama tahun depan.
Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan kondisi stok Bulog per 2 November 2023 sebanyak 1.442.945 ton. Sementara penyaluran bantuan pangan di September sebesar 94,95 persen, Oktober 94,89 persen, dan November 18,45 persen.
"Dan kita masih ada bulan Desember. Bulan September yang tersalur 201 ribuan, demikian pula bulan Oktober," lanjut Airlangga.
Airlangga juga menyebut, ada kebutuhan tambahan anggaran untuk Bulog yakni tahap pertama Rp 7,9 triliun, tahap kedua Rp 8,4 triliun, serta tambahan terkait distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp 19,1 triliun.
"Tadi arahan Presiden, Menkeu diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata dia.
Dalam rapat terbatas ini, Presiden juga membahas soal insentif yang diberikan, terutama untuk pembebasan bea masuk beras.
"Pembebasan bea masuk spesifik Rp 450 per kilo kita akan lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Nanti akan diberikan Kemenkeu," lanjut Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika