REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia harus mampu swasembada pangan bahkan menyiapkan diri untuk menjadi lumbung pangan bagi dunia karena Indonesia memiliki 10 juta ha lahan potensial yang belum tergarap maksimal.
“Ada 10 juta hektare lahan berupa rawa yang bisa kita sulap menjadi lahan produktif. Kalau kita bisa tambahkan itu, Indonesia bahkan bisa menjadi lumbung pangan dunia,” kata Mentan di Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Amran menuturkan dunia saat ini tengah dihadapkan pada krisis pangan akibat kondisi geopolitik dunia dan dampak perubahan iklim. Setiap negara fokus untuk menyediakan kebutuhannya masing-masing sehingga persaingan ketat untuk mengimpor dari negara sentra produksi.
Untuk bisa swasembada, pertanian Indonesia perlu beralih dari cara tradisional menjadi modern. Amran menyebutkan, modernisasi bisa dilakukan bila petani mampu memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat guna.
“Kita tidak akan bisa memanfaatkan 10 juta hektare lahan tadi kalau kita hanya menggunakan cara-cara tradisional. Karena itu, kita perlu masifkan penggunaan alsintan. Traktor, drone untuk menebar benih, transplanter, dan alsintan lainnya harus kita gunakan untuk tingkatkan produktivitas ,” ujarnya.
Kendati demikian, lanjutnya, swasembada membutuhkan kebijakan yang tepat. Bila penanganannya salah, akibatnya akan fatal. Menurutnya, pertanian Indonesia tidak akan maju bila kita menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Sehingga banyak peraturan yang harus kita bongkar agar semua pelaku pertanian bisa bergerak lebih cepat,” tuturnya.
Sebagai salah satu upaya mewujudkan swasembada pangan sekaligus untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, Amran akan kembali menggarap program lamanya, yaitu membangun lumbung pangan di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara, seperti Papua New Guinea dan Malaysia.
“Kita harus membentengi wilayah-wilayah perbatasan kita dengan produk-produk yang dibutuhkan warga yang ada di wilayah perbatasan. Kalau mereka butuh bawang merah, kita akan tanam. Kita perlu lakukan ini untuk menghentikan penyelundupan. Dengan cara ini juga kita bisa melakukan ekspor dengan sangat mudah ke negara-negara perbatasan,” kata dia.
Tak hanya itu, Amran juga akan mengubah skema bagi petani untuk mendapatkan pupuk menggunakan KTP. Menurutnya, penggunaan kartu tani kurang efektif karena banyak petani yang tidak bisa menggunakannya.
“Selama seminggu ini kami pelajari, ternyata banyak petani yang tinggal di pegunungan atau pedalaman yang kartu taninya tidak bisa digunakan. Karena itu, semoga dalam satu atau dua hari ke depan, kami bisa keluarkan peraturan bahwa hanya dengan KTP, petani bisa mengakses pupuk subsidi,” sebutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
