REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaporkan soal kondisi perekonomian di Tanah Air dan global. Ia mengatakan, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mengharmonisasi kebijakan moneter untuk menghadapi berbagai tantangan dan menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam pertemuan ini, turut dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kami juga menyampaikan bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal yaitu di bawah Kementerian Keuangan, APBN dengan kebijakan moneter di bawah bapak Gubernur Bank Indonesia akan terus disinkronkan, diharmoniskan, karena tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi," kata Menkeu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Menkeu mengatakan, pemerintah ingin tetap menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen. Namun dinamika saat ini sangat tinggi yakni di antaranya terjasi pergerakan dolar yang semakin menguat, kenaikan suku bunga yang sangat tinggi di Amerika Serikat dan Eropa, serta pelemahan ekonomi China.

"Semuanya memberikan imbas yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu, fiskal dan moneter akan terus berkoordinasi secara sinkron, harmonis," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan, dan BI akan terus melakukan koordinasi dan juga penyesuaian kebijakan, mulai dari instrumen di pasar maupun dari sisi komunikasi kebijakan. Selain itu, Kemenkeu dan BI akan terus memantau stabilitas sektor keuangan, perbankan, maupun pasar modal, dan juga lembaga keuangan non-bank.

"Termasuk pergerakan capital flow yang masuk di surat berharga maupun di saham dan juga keluar kalau sedang mengalami penarikan capital, terutama merespons kebijakan di AS kita terus mewaspadai," ujar Sri Mulyani.

Ia melanjutkan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga akan menggelar rapat berkala pada akhir bulan untuk memastikan kondisi sektor keuangan dalam keadaan baik. Selain itu, pemerintah akan melakukan berbagai langkah untuk merespons kondisi sektor riil, inflasi, nilai tukar  maupun stabilitas sistem keuangan agar tetap terjaga. Menurut dia, akan ada penyesuaian untuk terus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan secara sustainable.

Ia mengatakan, berbagai langkah paket kebijakan akan disiapkan sehingga sektor riil tetap terjaga, termasuk daya beli masyarakat kelas menengah terutama kelompok bawah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika