Selasa 17 Oct 2023 06:56 WIB

Rayu Pengusaha Cina Berinvestasi, Jokowi Sebut Sudah Ada 21 Investor di IKN

Total proyek pembangunan di IKN tersebut mencapai 2 miliar dollar AS.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Friska Yolandha
Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023). Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024.
Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023). Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hingga awal November ini sudah ada 21 investor dari dalam dan luar negeri yang sudah dan akan segera melakukan groundbreaking proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Nilai total proyek pembangunan di IKN tersebut mencapai 2 miliar dollar AS.

Karena itu, saat menghadiri Forum Bisnis Indonesia-China di China World Hotel, Beijing, Senin (16/10/2023), Jokowi kembali meyakinkan para investor bahwa investasi di Indonesia adalah pilihan yang tepat karena mudah dan aman.

Baca Juga

"Ini adalah peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan Indonesia tetapi juga Cina, karena bagi Indonesia kerja sama itu harus saling menguntungkan, harus sama-sama cuan," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden pada Selasa (17/10/2023).

Jokowi mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan dengan konsep kota hijau dalam rimba yang 60 persennya adalah hutan, kota netral karbon pertama di Indonesia. Ia menyebut, pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan diperkirakan akan bisa diselesaikan pada tahun depan.

Ia pun mengajak para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia karena sejumlah indikator ekonomi menunjukkan capaian positif. Antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai insentif serta berusaha untuk menjaga stabilitas sosial politik.

"Jadi juga jangan sampai ada yang khawatir mengenai pemilu 2024 yang akan datang karena Indonesia juga sudah berpengalaman melakukan pemilihan umum secara langsung selama lima kali. So, you don’t need to worry, you just need to hurry,” kata Jokowi.

Selain pembangunan IKN, Indonesia juga tengah fokus melakukan hilirisasi industri terhadap berbagai komoditas seperti nikel, tembaga, timah, dan minerba lainnya. Indonesia juga tengah membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.

"Ini butuh alih teknologi tinggi serta investasi, apalagi jika dipadukan dengan penggunaan sumber energi hijau yang sangat melimpah di Indonesia untuk menghasilkan produk-produk hijau, untuk menciptakan ekosistem ekonomi hijau," lanjutnya.

Jokowi menjelaskan, potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar hingga mencapai 3.600 gigawatt. Ia memerinci beberapa di antaranya, yaitu 3.200 gigawatt dari tenaga surya dan terdapat 4.400 sungai untuk energi hidro.

Turut hadir mendampingi Presiden yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Cina Djauhari Oratmangun.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement