Sabtu 14 Oct 2023 09:16 WIB

Menteri ESDM Yakin Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis Bisa Tekan Impor Elpiji

Dengan beralihnya alat memasak berbasis listrik, ia yakin konsumsi elpiji berkurang

Rep: Deddy Darmawan/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, hari ini, Kamis (30/8/2023), memimpin Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Ketiga tahun 2023.
Foto: Kementerian ESDM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, hari ini, Kamis (30/8/2023), memimpin Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Ketiga tahun 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menegaskan, tujuan utama dari program bagi-bagi gratis 500 ribu alat penanak nasi atau rice cooker untuk menekan defisit impor gas LPG saat ini. Dengan beralihnya alat memasak berbasis listrik, ia meyakini konsumsi terhadap LPG bisa berkurang. 

Arifin mencatat, saat ini sekitar 60 juta rumah tangga yang menggunakan LPG untuk memasak nasi. Oleh karena itu, bantuan pemerintah itu akan diutamakan bagi kelompok tersebut. 

Baca Juga

“Yang sekarang pakai LPG coba itu dialihkan. Kita mau impor LPG terus? Ada yang suka impor LPG memang,” kata Arifin di Jakarta, Jumat (13/10/2023). 

Ia masih optimistis program tersebut dapat terlaksana pada tahun ini meski tersisa waktu dua bulan. Adapun anggaran yang disiapkan untuk membagikan setengah juta rice cooker sebesar Rp 347,5 miliar.  

 

Ia sekaligus menekankan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari rice cooker yang akan dibagikan secara gratis harus tinggi yang sudah teruji kualitasnya. Menurut Arifin, tak sulit mencari rice cooker dengan TKDN tinggi karena Indonesia sudah memiliki banyak industri dalam negeri yang memproduksi alat memasak berbasis listrik. 

Masih terkait LPG 3 Kg, Arifin menyebut adanya penyimpangan distribusi gas LPG 3 Kg yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Pemerintah pun berencana memperpendek rantai pasok LPG agar kontrol terhadap penyaluran gas bersubsidi itu dapat lebih ketat. 

“Ada 1,5 juta ton barang yang keluar dari jalur (level) distribusi sampai ke pengecer. Ini dari survei, kita mau rapihin,” katanya. 

Arifin mengatakan, pemerintah ingin agar barang bersubsidi itu tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat miskin meski saat ini penjualan masih dilakukan secara bebas. 

Ia lantas mencontoh penyaluran pupuk bersubsidi yang menurutnya lebih tertib sehingga dapat lebih mudah dikontrol hingga sampai ke tangan penerima. 

Arifin mengatakan, penerima pupuk bersubsidi rata-rata mencapai 16 juta penerima setiap tahunnya dengan 27 ribu penyalur. Sementara, konsumen LPG 3 Kg saat ini mencapai 60 juta orang dengan 245 ribu penyalur. 

Seharusnya, kata Arifin, barang bersubsidi tidak boleh diperdagangkan bebas. Namun nyatanya saat ini, terdapat pengecer hingga kios yang ikut menjual LPG 3 Kg ke masyarakat. Alhasil, konsumen gas bersubsidi itu terus meningkat semetara pembeli gas non bersubsidi justru menyusut. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement