REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan meluncurkan program literasi dan inklusi keuangan dengan nama Layanan Literasi Literasi dan Inklusi Keuangan ke Daerahku (Layarku) di Makassar.
“OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menginisiasi program literasi dan inklusi keuangan dengan nama Layarku,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam pernyataan tertulisnya, Senin (11/9/2023).
Friderica mengapresiasi Kantor OJK Regional 6 Sulampua bersama seluruh tim FKIJK Sulselbar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang selalu mendukung. Dia memastikan akan selalu mendukung semua program yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Friderica menekankan kepada industri jasa keuangan untuk tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga harus selalu diiringi dengan program peningkatan literasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memadai sebagai bagian penting dari pelindungan konsumen agar terhindar dari sengketa dan perselisihan dengan konsumen pada kemudian hari.
Program Lauarku bertujuan untuk memaksimalkan peran Industri Jasa Keuangan (IJK) yang memiliki jaringan kantor di seluruh Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Hal tersebut untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan.
Program Layarku dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan menjangkau hingga 3.701 desa termasuk 383 pulau yang di antaranya merupakan desa tertinggal.
Dalam kesempatan tersebut, Friderica juga menekankan pentingnya TPAKD sebagaimana yang telah didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam kesempatan Rapat Koordinasi beberapa waktu lalu yang antara lain meminta agar kegiatan TPAKD dianggarkan di setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.
“Jadi ini luar biasa, ini total football kita di mana untuk bersama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” tutur Friderica.
Ke depan, dia memastikam OJK akan terus meningkatkan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah melalui TPAKD, FKIJK dalam penyampaian edukasi keuangan dan akuisisi penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Hal tersebut mendukung peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.
Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Ichsan Mustari mendukung inisiatif OJK dan FKIJK Sulselbar melalui program Layarku. Hal tersebut sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan.
“Sulawesi Selatan itu dikenal sebagai kota para saudagar, itu yang menandakan inklusi keuangannya lebih cepat dibanding literasinya. Maka tinggal memang penguatan literasi, sejalan bersama OJK bagaimana memberikan pengetahuan jasa keuangan yang benar,” ungkap Ichsan.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2022, menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Sulawesi Selatan sebesar 36,88 persen dan SulawesI Barat sebesar 46,49 persen. Sementara indeks inklusi keuangan di Sulawesi Selatan telah mencapai 88,57 persen dan Sulawesi Barat masih sebesar 70,39 persen.
Sementara itu, khusus indeks literasi keuangan di Sulawesi Selatan berdasarkan kategori perkotaan dan pedesaan hasil survei pada tahun 2019, menunjukkan indeks literasi keuangan di perkotaan sebesar 38,54 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan di pedesaan yang baru mencapai 26,32 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
