REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pelaksanaan konstruksi Proyek Aksesibilitas Tol menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta - Bandung harus dimulai akhir tahun ini.
"Awal pelaksanaan konstruksinya harus tahun ini," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (6/9/2023).
Hedy mengatakan pelaksanaan Proyek Aksesibilitas Tol ke Stasiun Kereta Cepat sudah ada pembagiannya, dan Kementerian PUPR mendapatkan tugas untuk melakukan pembebasan lahan di Karawang, Jawa Barat.
Hal yang sama juga dilakukan Kementerian PUPR untuk pembebasan lahan bagi Proyek Aksesibilitas Tol ke Stasiun Kereta Cepat di Tegalluar, Jawa Barat.
"Sudah ada surat dari Menteri Sekretaris Kabinet kepada kita agar Proyek Aksesibilitas Tol ke Stasiun Kereta Cepat dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), setelah dimasukkan ke PSN kemudian dilakukan pembebasan lahan sehingga bisa dibiayai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN," kata Hedy.
Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperkirakan mampu melaju hingga kecepatan 350 kilometer per jam dan akan memangkas waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung menjadi 40 menit dari sebelumnya tiga jam.
Proyek ini memiliki panjang trase 142,3 kilometer dengan tipe struktur elevated sepanjang 82,7 kilometer dan sisanya berupa 13 tunnel dan subgrade. Kereta cepat ini akan berhenti di empat stasiun sepanjang lintasan, yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar (Bandung).
Dengan dibangunnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, mobilitas orang dan barang akan meningkat dan cepat. Hal itu juga akan meningkatkan daya saing perekonomian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika