Ketidakpastian keuangan juga menghambatnya untuk memiliki anak, tambahnya. Populasi Cina semakin menua dan menyusut , terutama pada kelompok usia 20-40 tahun.
Selama sebulan terakhir, berbagai departemen pemerintah telah mengumumkan sejumlah langkah untuk meningkatkan konsumsi. Kebijakan tersebut mencakup subsidi mobil dan peralatan rumah tangga, perpanjangan jam buka restoran, serta promosi kegiatan pariwisata dan hiburan.
Yao tidak terpengaruh dan lebih memilih voucher konsumen, yang telah dikeluarkan oleh beberapa pemerintah daerah di Cina, namun dalam jumlah yang terlalu kecil untuk dianggap penting pada tingkat makro.
Dunia usaha juga tidak begitu antusias. Presiden Kamar Dagang Eropa di Cina Jens Eskelund mengatakan belum melihat adanya peningkatan permintaan. Hal ini ini lebih penting daripada mendukung pasokan.
Wang Jiliu, yang memiliki bisnis katering di pulau Hainan, Cina, mengatakan penurunan pendapatan karena sebagian masyarakat tidak banyak meningkat sejak pandemi. Hal ini tentu akan memengaruhi kebiasaan belanja masyarakat.
"Saya berpikir dengan cara yang sama, saya juga akan mengendalikan keinginan saya untuk berbelanja. Dulu, kami biasa makan di luar dan bepergian, dan hal ini tidak lagi kami lakukan," ujar Jiliu.
Beban tambahan pada dunia usaha, melalui kontribusi kesejahteraan yang lebih tinggi, misalnya merupakan pukulan lain terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan. Hal ini menyisakan sektor pemerintah, yang sedang menghadapi krisis utang daerah. Pemerintah daerah, meskipun tengah menghadapi persoalan keuangan, namun memiliki banyak aset. Aset bersih perusahaan milik negara non-keuangan mencapai 76,6 triliun yuan pada 2021.
Peneliti senior di Carnegie Cina Michael Pettis memperkirakan bahwa jika pemerintah Cina memaksa pemerintah daerah untuk mentransfer 1-1,5 persen PDB ke rumah tangga, Cina dapat mempertahankan pertumbuhan saat ini.
"Kekayaan dan kekuasaan pemerintah daerah, kalangan bisnis dan elit keuangan seringkali bergantung pada penguasaan aset-aset tersebut," kata Pettis.
Pettis menyebutkan salah satu konflik yang sangat besar kemungkinan besar terjadi antara pemerintah Cina dan pemerintah daerahnya mengenai bagaimana mengalokasikan berbagai biaya penyesuaian. Hal ini akan menjadi salah satu isu politik yang paling kontroversial selama dua tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
