REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting bagi negara berkembang, seperti Indonesia, untuk mampu keluar dari middle income trap alias jebakan kelas menengah.
Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui berbagai macam strategi. "Strategi tersebut yaitu melalui hadirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk mendukung pemerintah daerah meningkatkan infrastruktur publik," ujar Sri Mulyani dalam Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue di India, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin (17/7/2023).
Dengan peningkatan infrastruktur publik oleh pemerintah daerah, ekonomi daerah akan bertumbuh, menciptakan lapangan kerja, serta menurunkan ketimpangan sosial. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itumenambahkan, strategi lainnya yakni dengan pemberian akses dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui pinjaman lunak (soft loan) BUMN. Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi melalui pembiayaan publik-swasta, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daerah.
Selain itu, demi memperkuat komitmen Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan strategi pembangunan infrastruktur berkelanjutan Indonesia juga dicanangkan pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu. Dimana telah memperkenalkan ESG Framework for Infrastructure Financing, yang menghasilkan umpan balik dan dukungan positif dari banyak mitra pembangunan.
Sri Mulyani berharap para anggota G20 bisa berbagi dan belajar bersama membangun masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan dalam forum Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue yang merupakan rangkaian acara 3rd G20 FMCBG-FCBD Meeting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
