REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengusulkan tambahan anggaran untuk 2024 terkait dengan penugasan pembangunan Bandara VVIP serta Akses Tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan penugasan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
"Kita akan coba mengusulkan tambahan anggaran untuk 2024. Pagu indikatif 2024 sebesar Rp 49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres No. 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN, kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B Akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan," ujar Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Dia juga menambahkan, usulan tambahan anggaran tersebut juga untuk alokasi penugasan Inpres Jalan Daerah.
"Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa Inpres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran," katanya.
Dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 49 triliun.
"Pagu indikatif 2024 adalah Rp 49 triliun. Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat commited yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan," ujar Hedy.
Hedy memaparkan, alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp 49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp 46,60 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun. Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp 34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp 11,85 triliun.
Rincian untuk kegiatan reguler Bina Marga pada 2024 terdiri dari pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan under-pass, preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol.
Dalam RDP tersebut, Hedy juga menyampaikan progres pelaksanaan anggaran 2023 hingga 3 Juli secara fisik mencapai 29,04 persen dan secara keuangan mencapai 26,08 persen atau Rp 14,75 triliun dari total anggaran 2023 sebesar Rp 56,57 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
