REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong seluruh pihak untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran. Sehingga, tercipta kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia.
Hal ini disampaikan Jokowi pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/6/2023).
“Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, pengawalan tersebut perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga hasil dari belanja negara betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati ya,” lanjutnya.
Jokowi pun menyampaikan adanya sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa anggaran tersebut dimaksudkan untuk pengembangan daerah, tetapi justru habis dialokasikan pada kegiatan birokrasi.
“Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas,” kata dia.
Oleh karena itu, Jokowi mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.
“Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” ujar Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah bekerja sama dan mendukung pemerintah dalam mengamati pengelolaan keuangan negara.
"Saya juga ingin menyampaikan terima kasih BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dengan tepat waktu dan alhamdulillah opininya wajar tanpa pengecualian," ujar Jokowi.
Presiden mengingatkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi. Namun sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan dalam mengelola dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab," ucap dia.
Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun dalam laporannya mengatakan bahwa BPK terus berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.
“Untuk itu, besar harapan kami agar Bapak Presiden dapat terus mendorong seluruh menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK," ujar Isma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
