REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperkuat langkah koordinasi dengan lembaga atau kementerian terkait untuk mengantisipasi dampak El Nino atau kemarau ekstrem di Indonesia.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (22/6/2023), mengatakan, dalam upaya mengantisipasi dampak kemarau ekstrem tersebut, diperlukan penguatan koordinasi termasuk dengan pemerintah daerah. "Kami banyak berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, karena ini cuaca. Jadi bukan hanya Kemendag, ada kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah," kata Jerry.

Jerry menjelaskan, langkah koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa musim kemarau ekstrem atau El Nino tersebut tidak akan berpengaruh terhadap sektor yang lain.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian, lanjutnya, antara lain adalah sektor ritel dan perdagangan pada umumnya. Pemerintah akan memastikan ketersediaan pasokan, khususnya untuk bahan kebutuhan pokok penting.

"Kita harus memastikan bahwa El Nino tidak mempengaruhi sektor lain seperti ritel, perdagangan dan lainnya," kata Jerry.

Ia menambahkan, sejauh ini ia bersama jajaran Kementerian Perdagangan terus melakukan pemantauan pasokan, harga bahan kebutuhan pokok penting pada pasar-pasar yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Hingga saat ini, menurutnya, pasokan bahan pokok penting dalam keadaan aman dan ketersediaan mencukupi. Namun, ia mengakui bahwa ada sejumlah komoditas yang mengalami fluktuasi, namun masih dalam kondisi normal.

"Sejauh ini pasokan aman, ketersediaan mencukupi, harga juga relatif stabil. Memang ada fluktuasi, tentu, tapi stabil," kata Jerry.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan pernyataan untuk mewaspadai adanya potensi El Nino atau musim kemarau ekstrem pada 2023 yang akan menyebabkan penurunan curah hujan di Indonesia.

Kewaspadaan untuk menghadapi musim kemarau ekstrem yang diperkirakan terjadi pada Juli-Agustus 2023 perlu dilakukan pemerintah, mengingat akan memberikan dampak terhadap sektor produksi pangan di dalam negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika