REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan keamanan siber perlu menjadi prioritas utama manajemen perusahaan, terutama pelaku usaha di sektor jasa keuangan seperti perbankan.
"Kalau kita di jajaran manajemen tidak terlalu peduli dengan risiko keamanan siber, saya kira kita keliru. Kita perlu memperbaikinya," kata Muliaman yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Executive Lecture "Crime and Risk Prevention in Financial Sector" daring, Selasa.
Dengan perkembangan teknologi digital, keamanan siber perlu menjadi perhatian utama, terutama di industri jasa keuangan yang beraktivitas dengan berdasarkan pada kepercayaan masyarakat.
Ia juga memandang, dari kasus terkait keamanan siber yang terjadi di Indonesia, pelaku usaha perlu bersikap proaktif untuk menguji keamanan siber produk dan layanan jasa keuangannya.
"Maksudnya, kita perlu menyediakan waktu untuk melakukan pengecekan ulang secara berkala, mengukur keamanan siber kita, dan melakukan pengujian. Jangan sesudah terjadi serangan siber kita baru proaktif," ujarnya pula.
Di samping itu, ia memandang kemudahan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan perlu sejalan dengan keamanannya dan tim komunikasi yang akan mengomunikasikan insiden terkait serangan siber kepada masyarakat perlu dibentuk dan dilatih secara berkala.
Pelaku usaha di sektor jasa keuangan terutama perbankan perlu berkolaborasi untuk berbagai sumber daya dan pengetahuan terkait keamanan data, sehingga memungkinkan perbankan mengidentifikasi potensi ancaman baru dan membangun solusi yang efektif serta terukur.
"Bank juga memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan memahami pengamanan siber secara teknis dan up to date," katanya lagi.
Menurut The Global Risk Institute pada 2020, kejahatan siber telah merugikan sektor keuangan global hingga 100 miliar dolar AS dalam setahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
